“Mengenai pengunduran diri Bapak Christoper Lee (Unggi Lee) sebagai Direktur PT Multi Medika Internasional Tbk. Sehubungan dengan diterimanya surat pengunduran diri Jabatan Direktur PT Multi Medika Internasional Tbk per tanggal 06 November 2024,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (7/11).
Selanjutnya, perseroan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam 3 bulan ke depan.
“Jabatan anggota Direksi lowong yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 yakni 2 orang, maka dalam jangka waktu 90 sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal,” pungkasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mempunyai dua tugas utama untuk Djoko Siswanto yang baru saja dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Adapun, tugas tersebut di antaranya yakni peningkatan lifting minyak nasional dan penyederhanaan regulasi.
Dalam sambutannya, Bahlil mengingatkan bahwa produksi minyak siap jual atau lifting saat ini berada di level 600 ribu barel per hari (bph). Ia pun meyakini Indonesia masih memiliki potensi untuk dapat mengerek kenaikan produksi minyak.
“Sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada, sudah selesai bor atau eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” ujar Bahlil dikutip Jumat (8/11/2024).
Kemudian yang kedua, ia menekankan pentingnya memangkas aturan-aturan yang menghambat proses eksplorasi dan peningkatan lifting. Bahlil meminta Djoko untuk segera melaporkan kendala tersebut agar dapat diselesaikan bersama.
“Yang kedua adalah pangkas semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. Sampaikan kepada saya dan kita selesaikan bersama-sama,” kata Bahlil.
Selain itu, ia menekankan bahwa visi-misi yang dijalankan di SKK Migas bukanlah visi-misi Menteri, melainkan visi-misi Presiden. Saat melantik Djoko sebagai Kepala SKK Migas yang baru, Bahlil menegaskan pentingnya fokus pada agenda yang telah dicanangkan Presiden.
“Jadi jangan kita melakukan program di luar apa yang Presiden telah canangkan. Sumur-sumur idle segera selesaikan. Dikerjasamakan, dibincangkan sama KKKS. di clearkan,” katanya.
“Dengan penuh duka yang mendalam, kami umumkan meninggalnya Bapak Reinard Setiaji, Direktur Kepatuhan di PT Bank Jasa Jakarta, yang meninggal dunia tadi pagi,” kata Bank Saqu dalam laman LinkedIn resminya, dikutip Jumat (8/11/2024).
“Bapak Reinard adalah seorang pemimpin yang dihormati dan dihargai, yang dedikasinya, integritasnya, dan keahliannya merupakan bagian integral dari kerangka kepatuhan Bank Jasa Jakarta. Kontribusinya telah meninggalkan dampak yang abadi pada organisasi kami, dan ia akan dikenang dengan penghargaan tertinggi.”
Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Bangka III No. 8A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Mengutip laman resmi BJJ, Reinard Yohanes Seno Setiaji memiliki latar belakang edukasi Sarjana Teknik di Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Magister Manajemen di Universitas Indonesia (UI).
Ia sudah lama berkiprah di industri perbankan, dimulai dari PT Rabo Bank International Indonesia sebagai Manager Kepatuhan International selama 11 tahun setelah itu menjadi Head of Regulatory Affairs pada Bank Barclays Indonesia dan dilanjutkan menjadi VP-Compliance pada PT Bank OCBC Indonesia Tbk. (NISP) dan VP Compliance Deutsche Bank Indonesia.
Kemudian beliau bergabung dengan PT Bank Commonwealth menjadi Head of Compliance selama 5 tahun, Head of Financial Crime Compliance PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII), Head of GCB ICRM Citibank N.A. Setelah itu beliau bergabung pada PT Bank MNC International Tbk. (BABP) sebagai Direktur Kepatuhan.
Bergabung di Bank Jasa Jakarta pada Juli 2023 sebagai Chief Compliance Officer dan setelah menjalani proses lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK, beliau menjabat secara resmi sebagai Direktur Kepatuhan terhitung sejak tanggal 15 September 2023.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kecurangan berulang di pemerintahan daerah atau pemda yang tidak pernah berubah sejak dua dekade terakhir. Hal itu mengakibatkan perencanaan dan penganggaran tidak efisien dan tidak efektif memberikan hasil yang menyejahterakan masyarakat.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, setidaknya ada tujuh modus kecurangan penganggaran dan perencanaan yang tidak pernah berubah 20 tahun terakhir itu. Pertama, manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran; dan kedua, terkait dengan suap dan gratifikasi.
“Kami masih bisa lihat perencanaan, penganggaran, manipulasi, arahnya ke mana, mau dipotong di mana, kami masih lihat itu. Kemudian yang masih banyak juga suap dan gratifikasi,” ujar Ateh dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Modus ketiga, ialah nepotisme dan kronisme dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan; keempat, penyalahgunaan kekuasaan di balik diskresi kebijakan, kelima, penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa, keenam, pungutan liar dalam pemberian layanan atau perizinan, dan ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.
“Ini kalau kita lihat modusnya masih sama-sama saja 10-20 tahun lalu berulang-ulang. Akar permasalahannya pun masih sama. Jadi sebenarnya kalau menurut kami di BPKP ini tinggal maunya kita saja komitmen,” ucap Ateh.
Ateh juga menjelaskan, kecurangan itu terjadi selama dua dekade terakhir karena kapabilitas pemerintah daerah dalam mengendalikan kecurangan secara umum masih lemah. Upaya pengendalian kecurangan lebih berorientasi ke penindakan ketimbang pencegahan.
BPKP mencatat proporsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.
“Jadi tinggal masalahnya mau atau tidak dan sekarang. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung galak sekali. Jadi mendingan mau ajalah tinggal datang sajalah. Daripada ketemu mereka (Kejagung) mending ketemu BPKP lah,” kata Ateh.
Ateh pun menyarankan supaya mulai saat ini pemda berbenah mengendalikan sistem pengawasan kecurangan perencanaan dan penganggaran. Sebab ia tekankan pada masa pemerintahan Prabowo, Jaksa Agung telah berkomitmen untuk menuntaskan berbagai kecurangan di pemda.
“Ya ini mengingatkan saja. Semua sudah tahu sebenarnya cuma untung-untung-untungan aja ketangkap enggak ketangkep. Jadi makanya saya tidak banyak bicarakan karena sama-sama tahu, kita tahu ngelesnya, sama-sama tahu, tinggal kucing-kucingan saja,” ujar Ateh.
“Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah,” tulis BI dalam siaran pers Bank Indonesia, Kamis (7/11/2024)
BI memastikan cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.”
Prospek ke depan, menurut BI masih cukup baik mengingat surplus neraca perdagangan masih berlanjut, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.
“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”
Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satu isinya soal organisasi yang akan bekerja di bawah kementerian tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Digital akan berisi satu menteri dengan wakil menteri. Dalam hal ini Meutya Hafid duduk sebagai Menkomdigi dan dua wakil menteri yakni Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.
Selain itu juga akan ada satu sekretaris jenderal (Sekjen), lima direktur jenderal satu inspektur jenderal, satu kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, serta empat staf ahli.
Khusus untuk direktorat jenderal dibagi dalam infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik dan media.
Dalam pasal 12 Perpres itu, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur digital. Fungsinya mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, administrasi dan fungsi lain.
Pasal 15 mengatur soal tugas Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang teknologi pemerintah digital.
Fungsi direktorat ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, berikutnya juga memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang tersebut.
Berikutnya tugas Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, tertuang dalam pasal 18 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang ekosistem digital. Beberapa fungsinya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang ekosistem digital.
Selain itu memantau, menganalisa, evaluasi dan pelaporan. Terakhir melaksanakan administrasi dan fungsi lain di direktorat tersebut.
Dalam pasal 21, Dirjen Pengawasan Ruang Digital memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi.
Pasal 22 mengatur lima fungsi dirjen Pengawasan Ruan Digital. Mulai dari merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan.
Ada juga fungsi melaksanakan administrasi dan melakukan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Terakhir adalah Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media. Tugasnya yang tertuang dalam pasal 24, berbunyi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media.
Fungsi dirjen ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu menyusun norma, standar, prosedur dna kriteria bidang komunikasi publik dan media.
Adapula pemberian bidang teknis dan supervisi, melakukan pemantauan, analissi, evaluasi dan pelaporan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan administrasi dan lainnya.
Susunan Organisasi Kementerian Kominfo
Belum ada informasi siapa saja yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Saat Rapat Kerja dengan Komisi I, Selasa (5/11/2024), Meutya memang menjelaskan akan terjadi perubahan pada eselon 1. Salah satunya memperluas tugas yang yang biasanya berada di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika).
“Kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hokky [Situngkir, Dirjen Aptika]. Mungkin nanti di depan kita akan berbagi tugas dengan luasnya atau besarnya PR-PR terkait dengan dunia digital tersebut,” kata Meutya.
Sejak pemerintahan baru dan pelantikan Menteri bulan Oktober lalu, Komdigi masih menggunakan susunan organisasi yang sama dengan Kominfo. Mulai dari Menteri, dua wakil menteri, satu sekretaris jenderal, empat direktur jenderal, satu kepala badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, satu inspektur jenderal, dan empat staf ahli.
Sebagai perincian, Dirjen tersebut terdiri dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), dan Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP).
Dirjen SDPPI diisi oleh Ismail, Dirjen PPI sekarang adalah Wayan Toni Supriyanto, Hokky Situngkir mengisi posisi Dirjen Aptika, Terakhir Prabu Revolusi sebagai Dirjen IKP.
Seperti diungkapkan Meutya, Direktorat Jenderal Aptika bertugas terkait dunia digital. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan pada tata kelola aplikasi informatika.
Fungsinya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk tata kelola layanan aptika pemerintah dan ekonomi digital, pemberdayaan informasi dan pengendalian aplikasi informatika. Berikutnya untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola layanan aplikasi informasi pemerintahan.
Selain itu memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Terakhir adalah melakukan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Dirjen Aptika membawahi lima direktorat. Mulai dari tata kelola aplikasi informatika, layanan aplikasi informatika pemerintahan, ekonomi digital, pemberdayaan informatika, dan pengendalian aplikasi informatika.
“Tidak kalah penting untuk menunjang program pemerintah pusat yang dibuat Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis bergizi. Jakarta ini karena anggaran pendapatan belanja daerahnya di tahun 2025 ini Rp 91 triliun sangat cukup untuk membuat program sarapan pagi gratis bagi anak didik kita,” ungkap Pramono dalam acara KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru di DKJ di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Menurut Pramoni, dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang sekitar Rp 91 triliun bisa untuk merealisasikan programnya ini.
“Sehingga pagi disiapkan oleh pemerintah Jakarta, siangnya oleh pemerintah pusat dan ini akan sangat baik,” bebernya.
Dengan adanya makan pagi bergizi gratis yang disiapkan Pemda DKI Jakarta dan dan makan siang bergizi gratis yang disiapkan pemerintah pusat, urusan asupan makanan tidak lagi menjadi masalah bagi anak didik di DKI Jakarta.
“Ini akan sangat baik sehingga tidak ada alasan bagi murid didik kita untuk mengeluh tentang persoalan sarapan,” sebutnya.
Pada penghitungan suara hingga pukul 24.00 waktu setempat atau 12.00 WIB, total suara yang masuk untuk Donald Trump sekitar 13 juta (51%), sementara Kamala Harris 59 juta (47%), dikutip dari Associated Press (AP).
Trump unggul di 22 negara bagian. Antara lain Texas, Florida, Ohio. Sementara Kamala unggu di 15 negara bagian seperti California dan New York.
Berdasarkan sistem AS, warga negara tidak memilih pemimpin mereka secara langsung. Surat suara mereka memilih 538 anggota kelompok yang disebut Electoral College, yang kemudian memilih presiden dan wakil presiden.
Trump yang diusung Partai Republik unggul dalam electoral collage di mana dia mendapatkan 230 suara sementara Kamala yang diusung Partai Demokrat sekitar 210 suara.
Trump Media & Technology Group Rugi Gede
Di tengah unggulnya Trump dan makin dekat menuju Gudang Putih, bisnis miliknya Trump Media & Technology Group dilaporkan anjlok dalam laporan kinerja kuartal-III (Q3) 2024.
Perusahaan mengalami kerugian bersih senilai US$19,2 juta (Rp 304 miliar). Hal ini disebabkan pembayaran legal dan biaya terkait kesepakatan streaming TV.
Lebih perinci, Trump Media & Technology Group melaporkan US$12,1 juta untuk urusan legal pada Q3 2024. Selain itu, akuisisi teknologi streaming TV pada Agustus lalu, serta biaya residual terkait kesepakatan SPAC pada Maret lalu, berkontribusi terhadap kerugian perusahaan.
Perusahaan juga melaporkan pengeluaran senilai US$3,9 juta untuk riset dan pengembangan (RnD), dikutip dari Reuters, Rabu (6/11/2024).
Saham perusahaan berbalik arah dan menanggulangi kerugian sebelumnya pada perdagangan lanjutan dan mencatat pertumbuhan 2%.
Laporan ini muncul berbarengan dengan Pilpres AS 2024 pada 5 November 2024.
BP Investasi Danantara yang kabarnya akan diluncurkan pada 8 November nanti, disebut-sebut akan mirip dengan Temasek.
Temasek milik Singapura merupakan benchmarking utama calon superholding BUMN BPI Danantara. Jika dilihat dari sejarah Temasek, badan yang didirikan pada 25 Juni 1974 ini pada awalnya hanya mengelola portofolio awal secara komersial dengan nilai SG$ 354 juta, namun kini sudah tumbuh mencapai SG$ 389 miliar.
Adapun sektor investasi Temasek di antaranya, transportasi dan industri, layanan keuangan, media dan teknologi, konsumen dan realestate, komunikasi dan ilmu hayati, dan agropangan.
Prabowo telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).
Danantara nantinya akan menjadi cikal bakal superhoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset itu.
Meski aset-aset itu dijadikan sebagai modal untuk meleverage kekayaan yang dimiliki Indonesia melalui investasi, permerintah memastikan tidak akan menjadikannya sebagai sumber dana untuk belanja dalam APBN, karena sifat dananya non tunai.
Muliaman juga sudah menyebut tugas dan wewenang BP Investasi Danantara akan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh Erik Thohir, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan RI yakni Indonesia Investment Authority (INA).
Muliaman mengungkapkan nantinya akan ada konsolidasi aset sehingga entitas baru dapat didirikan dan akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan. Dirinya menampik bahwa seluruh saham-saham yang dimiliki Kementerian BUMN akan dilepas ke badan baru yang Dia pimpin.
Muliaman menyebut semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan dikelola oleh Danantara tetapi akan dilakukan secara bertahap, dengan pembentukan lembaga penanaman modal terlebih dahulu, diikuti dengan pembentukan undang-undang.
Ia menambahkan bahwa pembentukan lembaga tersebut akan memerlukan perubahan pada Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nantinya akan berfokus hanya pada pengelolaan investasi dan dikatakan mencerminkan komitmen Prabowo untuk menciptakan pengelolaan investasi nasional yang lebih terpadu dan terarah.
Sementara itu, Kementerian BUMN bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba.
Danantara sendiri akan lebih mirip dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA) tetapi dengan dana yang lebih besar. INA merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia yang berdiri sejak 2020.
Lebih lanjut Muliaman menambahkan bahwa Danantara berpotensi untuk bergabung dengan INA dalam jangka panjang.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Benny Soetrisno yang juga pengusaha di sektor TPT mengusulkan setidaknya 3 jurus utama yang dinilai strategis akan mencegah keruntuhan industri TPT nasional yang kini sudah sistemik.
Di mana, industri TPT yang tumbang tak lagi di hilir, tapi mulai menular ke pabrik yang semakin hulu.
Mengutip catatan satu serikat pekerja saja, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak awal tahun hingga September 2024 sudah ada 15.114 orang pekerja yang jadi korban PHK di industri TPT nasional.
Mulai dari pabrik hilir hingga bahan baku seperti kain.
Ini belum termasuk pabrik lain yang PHK karena efisiensi atau tutup, yang dinyatakan pailit, atau tutup sementara, yang bukan tempat anggota KSPN bekerja.
Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah?
Benny Soetrisno mengatakan, penyebab petaka sistemik yang terjadi di industri TPT nasional adalah membanjirnya barang-barang impor asal China, baik legal maupun ilegal.
“Produk hilir dibanjiri impor dari China, baik legal maupun ilegal. Sehingga industri hilir tekstil banyak yang tutup dan tidak membeli bahan baku dari industri hulu dalam negeri,” kata Benny kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/11/2024).
“Kalau dibiarkan, akan tidak ada lagi industri TPT di negeri ini. Yang ada tinggal konsumen TPT,” tukasnya.
Karena itu, dia mengusulkan pemerintah segera mengevaluasi semua aturan perdagangan yang berlaku.
“Review semua perizinan dan aturan perdagangan berbasis sebagai anggota WTO yang cerdas. FTA harus di-review, apakah menguntungkan kita atau sebaliknya,” ujarnya.
Dia pun mendukung jika pemerintah memiliki program untuk mendukung keuangan perusahaan, seperti restrukturisasi utang maupun permesinan.
“Restrukturisasi utang dan mesin sangat penting dalam era persaingan. Serta insentif apa untuk industri yang bisa serap tenaga kerja dan menghasilkan devisa sekaligus,” sebutnya.
“Namun harus ada penataan pengawasan impor komoditas akhir TPT maupun bahan baku,” ucap Benny.
Terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Benny mengatakan, aturan itu memang perlu diperbaiki.
“Sebetulnya diperbaiki saja Permendag-nya,” cetusnya.
Sebagai catatan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali secara gamblang menyalahkan Permendag No 8/2024 karena menimbulkan pukulan beruntun bagi sektor manufaktur RI.
Menurut Kemenperin, selama belum ada revisi atas Permendag No 8/2024, manufaktur RI akan terus terancam jeblok. Melanjutkan kontraksi PMI Manufaktur yang telah 4 bulan berturut-turut kontraksi.
Pabrik Tekstil RI Bertumbangan
Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, kabar buruk beruntun datang dari industri TPT nasional.
Pertama, pabrik kain dan printing berorientasi pasar lokal yang berlokasi di Margaasih, Bandung, tengah memproses pemutusan hubungan kerja (PHK) atas 301 pekerjanya. Ini adalah tahap terakhir gelombang PHK di perusahaan tersebut, sebelum kemudian akan total berhenti produksi.
Kemudian, BUMN tekstil batik yang berlokasi Sleman, DI Yogyakarta, yaitu PT Primissima akan memangkas 402 orang pekerja yang masih sisa bekerja di pabriknya. BUMN ini juga memutuskan akan menutup pabirknya.
Lalu pada periode akhir Oktober 2024 lalu, PN Niaga Semarang menyatakan raksasa tekstil legendaris RI, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan 3 anak usahanya pailit.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan, putusan ini mengancam nasib sekitar 20.000-an pekerja di grup bisnis Sritex. Saat ini, Sritex sedang dalam proses kasasi atas putusan tersebut.
Lalu, produsen benang dan serat, PT Asia Pacific Fibers Tbk (Asia Pacific), memutuskan menghentikan sementara produksi di pabriknya yang berlokasi di Karawang Jawa Barat mulai 1 November 2024.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, perusahaan ini sebenarnya sudah bertahap melakukan PHK atas karyawannya yang sebelumnya mencapai ribuan orang.
Penutupan pabrik Karawang, kata Redma, jika kondisi semakin buruk, bukan tak mungkin memicu tekanan bagi pabrik perusahaan yang ada di Kendal, Jawa Tengah. Sebab, pabrik tersebut sebelumnya mengandalkan bahan baku yang diproduksi pabrik Asia Pacific di Karawang.
Redma juga mengatakan, jika termasuk industri garmen skala kecil yang memproduksi produk tekstil secara musiman, jumlah pabrik yang sudah tutup bisa mencapai ribuan unit. Jika hanya menghitung industri besar dan menegah, sudah ada 50 pabrik tekstil nasional yang tutup.
