Presiden Prabowo Subianto dalam akan resmi memperkenalkan superholding BUMN di Indonesia bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara), beserta dengan besaran dana kelolaannya dalam waktu dekat.
BP Investasi Danantara yang kabarnya akan diluncurkan pada 8 November nanti, disebut-sebut akan mirip dengan Temasek.
Temasek milik Singapura merupakan benchmarking utama calon superholding BUMN BPI Danantara. Jika dilihat dari sejarah Temasek, badan yang didirikan pada 25 Juni 1974 ini pada awalnya hanya mengelola portofolio awal secara komersial dengan nilai SG$ 354 juta, namun kini sudah tumbuh mencapai SG$ 389 miliar.
Adapun sektor investasi Temasek di antaranya, transportasi dan industri, layanan keuangan, media dan teknologi, konsumen dan realestate, komunikasi dan ilmu hayati, dan agropangan.
Prabowo telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).
Danantara nantinya akan menjadi cikal bakal superhoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset itu.
Meski aset-aset itu dijadikan sebagai modal untuk meleverage kekayaan yang dimiliki Indonesia melalui investasi, permerintah memastikan tidak akan menjadikannya sebagai sumber dana untuk belanja dalam APBN, karena sifat dananya non tunai.
Muliaman juga sudah menyebut tugas dan wewenang BP Investasi Danantara akan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh Erik Thohir, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan RI yakni Indonesia Investment Authority (INA).
Muliaman mengungkapkan nantinya akan ada konsolidasi aset sehingga entitas baru dapat didirikan dan akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan. Dirinya menampik bahwa seluruh saham-saham yang dimiliki Kementerian BUMN akan dilepas ke badan baru yang Dia pimpin.
Muliaman menyebut semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan dikelola oleh Danantara tetapi akan dilakukan secara bertahap, dengan pembentukan lembaga penanaman modal terlebih dahulu, diikuti dengan pembentukan undang-undang.
Ia menambahkan bahwa pembentukan lembaga tersebut akan memerlukan perubahan pada Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nantinya akan berfokus hanya pada pengelolaan investasi dan dikatakan mencerminkan komitmen Prabowo untuk menciptakan pengelolaan investasi nasional yang lebih terpadu dan terarah.
Sementara itu, Kementerian BUMN bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba.
Danantara sendiri akan lebih mirip dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA) tetapi dengan dana yang lebih besar. INA merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia yang berdiri sejak 2020.
Lebih lanjut Muliaman menambahkan bahwa Danantara berpotensi untuk bergabung dengan INA dalam jangka panjang.