Para nelayan pria tersebut dilaporkan dipukuli dengan jeruji besi, dengan ikan dan peralatan senilai ribuan dolar dirampas pada Minggu, 29 September, di lepas pantai Kepulauan Paracel. Ini merupakan sebuah kepulauan di jalur air kaya sumber daya yang diklaim oleh China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei.
Media Vietnam tidak mengidentifikasi kewarganegaraan para penyerang. Tetapi Phung Ba Vuong, seorang pejabat di provinsi Quang Ngai bagian tengah, mengatakan para penyerang berasal dari kapal-kapal berbendera China.
“Mereka orang China, (kapal-kapal itu) berbendera China,” katanya, seperti dikutip AFP.
Menurut surat kabar milik pemerintah Tien Phong, 4 dari 10 awak Vietnam dilarikan ke rumah sakit pada Senin setelah tiba di pelabuhan Quang Ngai. Laporan mengatakan para pria tersebut diserang oleh sekitar 40 orang selama tiga jam.
“Dengan mengenakan pakaian kotak-kotak, mereka memukuli kami dengan jeruji besi,” kata kapten Nguyen Thanh Bien, menambahkan bahwa ia jatuh pingsan selama sekitar satu jam setelah serangan itu.
Rekaman di situs web Tien Phong memperlihatkan para nelayan dibawa dari perahu mereka dengan tandu. Satu orang mengalami patah kaki dan dua lainnya mengalami patah lengan.
“Kapten Bien memberi tahu pihak berwenang bahwa peralatan dan ikan senilai sekitar US$20.000 (sekitar Rp 305 juta) telah dicuri dalam serangan itu,” muat laporan itu lagi.
Dalam insiden terpisah pada hari Minggu, surat kabar Tien Phong juga mengatakan kapal nelayan Vietnam lainnya di Kepulauan Paracel dirampok. Kerugian bahkan mencapai US$12.200, berupa peralatan dan ikan.
Pejabat partai Vuong, yang mengepalai komite rakyat Binh Chau, komune tempat para nelayan itu tinggal, menunjuk China sebagai pelaku. Di laman media sosial (medos) Facebook, ia mengatakan bahwa dirinya “sangat menentang tindakan biadab oleh China”.
Ketika dimintai komentar tentang insiden itu, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa “laporan yang dimaksud tidak sesuai dengan fakta”. Tetapi mengakui bahwa insiden itu memang terjadi.
“China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Xisha dan perairan di sekitarnya,” kata seorang juru bicara, menggunakan nama China untuk Kepulauan Paracel.
“Ketika kapal nelayan Vietnam menangkap ikan secara ilegal di perairan terkait Kepulauan Xisha tanpa izin dari Pemerintah Tiongkok, otoritas Tiongkok terkait mengambil tindakan untuk menghentikan mereka sesuai dengan hukum,” tambah mereka.
“Operasi di tempat kejadian dilakukan secara profesional dan terkendali, tanpa ada personel yang terluka.”
Beijing mengklaim sepihak hampir seluruh LCS. Perairan ini jalur yang sangat penting secara strategis yang dilalui oleh perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahun
Dari total tersebut, mayoritas hampir US$ 30 juta atau Rp 485 miliar terkait dengan penipuan modus investasi palsu, menurut laporan yang terkumpul di Scamwatch.
Pemerintah setempat selama bertahun-tahun telah mendesak Meta (Facebook dan Instagram) untuk mengatasi wabah penipuan di platformnya.
Angka penipuan menggila ketika teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan maraknya deepfake untuk mengelabui korban.
Ada banyak gambar palsu hasil deepfake yang menampilkan tokoh masyarakat seperti David Koch, Gina Rinehart, Anthony Albanese, Larry Emdur, Guy Sebastian dan lainnya yang digunakan untuk mempromosikan penipuan investasi palsu.
Perusahaan tersebut digugat oleh raja pertambangan Andrew Forrest atas dugaan kegagalan perusahaan dalam mengatasi penipuan menggunakan gambarnya.
Alhasil, Meta pun baru-baru ini mengambil tindakan. Raksasa media sosial itu meluncurkan layanan terpadu baru bagi bank untuk berbagi informasi mengenai penipuan di media sosial.
Meta telah bermitra dengan Australian Financial Crimes Exchange (AFCX) untuk meluncurkan Fraud Intelligence Reciprocal Exchange (Fire) yang menyediakan saluran pelaporan khusus untuk penipuan antara Meta dan penyedia keuangan para korban penipuan.
Hal ini memungkinkan bank untuk secara langsung melaporkan penipuan yang diketahui ke Meta, dan juga memungkinkan Meta untuk memberi tahu semua bank yang terlibat tentang penipuan yang ditemukan di platformnya.
Meta telah memblokir 8.000 laman dan 9.000 penipuan selebritas di dalamnya, dikutip dari TheGuardian, Rabu (2/10/2024).
Tujuh bank – ANZ, Bendigo Bank, CBA, HSBC, Macquarie, NAB, Westpac – terlibat dalam program ini. Hal tersebut terpisah dari layanan berbagi informasi Intel Loop AFCX yang melibatkan bank-bank tersebut, bersama dengan Optus, Pivotel, Telstra dan TPG, serta National Anti Scams Centre.
Sejak peluncuran uji coba pada bulan April, terdapat 102 laporan, yang mengakibatkan Meta menghapus lebih dari 9.000 halaman penipuan, dan 8.000 penipuan investasi selebriti yang dihasilkan oleh AI di Facebook dan Instagram.
Meskipun hasil awalnya menjanjikan, jumlah laporan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jumlah kerugian yang dilaporkan pada Scamwatch, dengan 1.600 laporan kerugian akibat penipuan di media sosial pada bulan Agustus saja.
Meta mengatakan secara global pada kuartal terakhir, pihaknya menghapus 1,2 miliar akun palsu, 99,7% di antaranya dihapus sebelum dilaporkan oleh pengguna.
Rhonda Lau, kepala keterlibatan pemangku kepentingan di AFCX, mengatakan kepada wartawan pada bahwa tujuan program ini adalah menjadikan Australia sebagai target yang kurang menarik bagi para penipu.
David Agranovich, direktur gangguan ancaman global di Meta, mengatakan sistem tersebut memungkinkan Meta untuk melihat lebih banyak aktivitas penipuan yang terjadi di platformnya sendiri agar dapat mengetahui apa yang terjadi di Facebook dan Instagram.
“Saluran ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan wawasan dan intelijen yang kita sebagai platform mungkin tidak dan sering tidak melihatnya dari aktivitas penipuan yang mungkin terjadi pada layanan lembaga keuangan tersebut,” ujarnya.
Meta memberikan daftar domain yang telah diblokir kepada mitra lainnya, dan akan segera memberikan platform Fire akses ke sistem pertukaran ancamannya, yang digunakan Meta untuk mendeteksi sinyal yang terkait dengan operasi pengaruh terselubung, pelecehan anak, dan aktivitas kriminal lainnya di platformnya.
“Penipu tidak akan menghentikan aktivitas mereka. Begitu kita memblokir mereka, mereka akan mencari cara baru untuk kembali, cara baru untuk menghindari pertahanan kita, itulah sebabnya terus berbagi informasi seperti ini sangat penting,” ujarnya.
Agranovich mengakui bahwa masyarakat Australia akan merasa frustrasi dengan sulitnya melaporkan penipuan ke Meta dan hal ini merupakan sesuatu yang ingin ditingkatkan oleh perusahaan.
“Apa yang kami temukan adalah ada banyak hal yang perlu dicatat secara otomatis baik melalui deteksi skala kami atau oleh penyelidik kami yang mencari hal-hal yang berhasil lolos dari deteksi tersebut, namun masih ada hal-hal yang berhasil lolos,” kata dia.
“Pembagian sinyal dari mitra seperti AFCX dan dari bank atau dari pengguna yang melihat sesuatu di platform dapat membantu kami mengetahui mengapa dan di mana sistem deteksi otomatis tersebut gagal,” ia menambahkan.
Baik Commonwealth Bank maupun ANZ menyambut baik kolaborasi ini dalam komentar yang diberikan oleh Meta.
Bulan lalu, asisten bendahara Australia, Stephen Jones, merilis rancangan undang-undang untuk kerangka pencegahan penipuan yang akan menghasilkan pasal yang diterapkan pada bank, perusahaan telekomunikasi dan media sosial untuk mengambil tindakan terhadap penipuan, dan memiliki proses penyelesaian sengketa yang tepat bagi para korban penipuan.
Konsultasi mengenai rancangan undang-undang tersebut berakhir pada 4 Oktober mendatang.
Ia menyadari meski langkah ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelas menengah. Sebab penerima BLT dan pengguna BBM bersubsidi tidak semuanya berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Bhima lantas mengungkapkan kekhawatirannya jika tidak menerima BLT, maka masyarakat menengah harus membeli BBM dengan harga pasar yang lebih tinggi. “Perlu diperhatikan fakta bahwa penerima BLT dan pengguna bbm subsidi tidak semua masuk ke kategori miskin,” kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Senin (30/9/2024).
Menurut Bhima, jika subsidi BBM benar-benar dialihkan ke BLT, cakupan bantuan harus diperluas agar tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan miskin dan kelas menengah. Sebab di Indonesia, jumlah kelompok ini mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% dari total populasi.
“BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin,” ujarnya.
Bhima lantas khawatir terkait daya beli masyarakat. Jika cakupan BLT tidak mencukupi sebagai kompensasi dari penghapusan subsidi BBM, daya beli masyarakat bisa melemah secara signifikan. “Konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di bawah 4% secara tahunan (year on year) pada tahun depan,” kata Bhima.
Hal ini dilaporkan oleh laman Politico, dikutip Rabu (2/10/2024). Media Paman Sam itu merujuk sumber-sumber dalam pemerintahan baik Israel maupun AS.
“Dua pejabat Israel dan empat pejabat Amerika, mengatakan Israel menguraikan strategi militernya kepada Washington secara garis besar pada pertengahan September dan menerima persetujuan melalui penasihat senior presiden AS, Amos Hochstein dan Brett McGurk,” muat laman itu.
Sumber tersebut mengklaim keputusan tersebut mendapat tentangan dari dalam Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan komunitas intelijen. Dilaporkan ada kekhawatiran bahwa permusuhan dapat meningkat menjadi perang besar, yang secara langsung akan melibatkan AS.
“Washington meyakini bahwa konflik Israel dengan Hamas dan Hizbullah dapat ‘dipisahkan’ dengan cara tertentu,” tambah Politico lagi.
“Permusuhan di Lebanon akan membantu mengekang pengaruh regional Iran, yang mendukung kedua gerakan militan tersebut, demikian harapan para pejabat AS,” tulisnya.
Namun, disebut pula bahwa AS tidak bersedia mendukung kampanye Israel secara terbuka. Karena, strategi tersebut dapat menjadi bumerang, saat Washington terus menyerukan kehati-hatian dan deeskalasi.
“Kedua hal tersebut dapat benar… AS dapat menginginkan diplomasi dan mendukung tujuan Israel yang lebih besar terhadap Hizbullah,” kata Politico mengutip seorang pejabat senior AS.
“Jelas ada batasan yang harus diikuti oleh pemerintah, hanya saja tidak jelas batasan apa itu,” tambahnya.
Sumber-sumber tersebut mengklaim bahwa Israel telah memilih serangan “terbatas” di Lebanon atas permintaan AS. Ini sebagai “lawan” dari serangan darat besar-besaran.
Perlu diketahui, Israel sendiri telah melancarkan kampanye pengeboman selama seminggu di Lebanon, membunuh sebagian besar pimpinan Hizbullah dan sedang dalam “serangan terbatas” ke tetangganya di utara. Ini membuat lebih dari 1.000 orang- termasuk banyak warga sipil- tewas, serta lebih dari satu juta orang mengungsi.
Padahal Senin, Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali seruannya kepada publik untuk gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Menurutnya, ia merasa “nyaman dengan penghentian” kekerasan antara keduanya, saat berkata di depan wartawan di Gedung Putih.
Badan Cuaca Pusat (CWA) menyebut Krathon berada 120 kilometer barat daya kota pelabuhan utama Kaohsiung pada pukul 3:00 siang. Topan ini membawa kecepatan angin berkelanjutan 162 kilometer (100 mil) per jam dan hembusan hingga 198 kpj.
Topan tersebut, kini diperkirakan akan tiba di dekat Kaohsiung atau Tainan pada Kamis pagi, sehari lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Meski masih mengancam, status topan telah diturunkan dari kuat menjadi sedang.
“Topan ini bergerak sangat lambat. Waktu pendaratannya terus tertunda,” kata Kepala CWA Cheng Chia-ping, seperti dikutip AFP.
Kantor dan sekolah di seluruh pulau ditutup. Kementerian dalam negeri mengatakan sekitar 10.000 orang telah dievakuasi dari daerah rawan sebagai tindakan pencegahan.
Perdana Menteri (PM) Cho Jung-tai menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah selama topan. Warga juga diminta tetap waspada.
“Krathon bergerak sangat lambat, yang juga memperpanjang waktu terjadinya kerusakan di Taiwan… Perlu untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah selatan dan timur yang terkena hujan terus-menerus,” katanya.
Semua penerbangan domestik dan layanan feri dibatalkan pada Rabu dan sekitar 250 penerbangan internasional ditangguhkan. Sementara kementerian pertahanan menyebut hampir 40.000 tentara bersiaga untuk upaya bantuan.
“Pada malam hari ini tanggal 2 Oktober 2024 rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD fraksi MPR dari Kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini, adalah calon yang diusulkan dari Fraksi Partai Gerindra, namanya adalah sahabat saya kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya bapak H. Ahmad Muzani,” kata Ahmad Basarah kepada wartawan.
Ia menjelaskan, kelak, Ahmad Muzani akan didampingi 8 para Wakil Ketua MPR yang ditetapkan oleh masing-masing fraksi politik di MPR. Meski masih menunggu calon wakil ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah.
Untuk nantinya Rapat Paripurna untuk penetapan pimpinan MPR akan akan dilakukan besok, Kamis 3 Oktober pada pukul 10.00 WIB.
“Pagi besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin oleh H Ahmad Muzani didampingi oleh 8 wakil ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai politik dan kelompok DPD RI yang akan ditetapkan besok,” terangnya.
Sebelumnya, konflik antara Iran dan Israel sempat memanas pada awal September ketika Iran melancarkan serangan rudal besar-besaran ke wilayah Israel. Kemudian terjadi lagi serangan pada Selasa lalu, tak lama setelah Israel melakukan operasi darat di Lebanon, yang menandai eskalasi terbaru dalam perselisihan yang telah berlangsung lama antara kedua negara.
Berikut update terkait situasi di wilayah tersebut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Rabu (2/10/2024).
1.Penyebab Iran Serang Israel
Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) mengatakan serangan hari Selasa itu merupakan respons atas pembunuhan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan komandan Garda Revolusi Abbas Nilforoushan minggu lalu di Beirut. Ini juga merupakan balasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada bulan Juli.
Pernyataan ini juga diamini Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Ia mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa serangan itu merupakan respons tegas terhadap agresi Israel.
“Beri tahu (PM Israel Benjamin) Netanyahu bahwa Iran tidak mencari perang, tetapi berdiri teguh melawan ancaman apa pun,” tulisnya.
“Jangan terlibat konflik dengan Iran,” tegasnya.
Menurut penasihat strategis Pezeshkian, Mohammad Javad Zarif, Iran memiliki hak yang melekat untuk membela diri terhadap serangan bersenjata Israel. Ia mengatakan serangan Israel telah terjadi berulang-ulang terhadap wilayah Iran dan warganya.
2.Tanggapan Israel atas Ratusan Rudal Iran
Israel bersumpah untuk membalas setelah serangan Iran. Hal ini dikatakan PM Benjamin Netanyahu dan juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari.
“Iran membuat kesalahan besar malam ini – dan mereka akan membayarnya,” kata Netanyahu pada awal pertemuan politik-keamanan dilansir Reuters dari situs pemerintah.
“Serangan ini akan memiliki konsekuensi. Kami memiliki rencana, dan kami akan beroperasi di tempat dan waktu yang kami putuskan,” tambah Hagari.
3.Yaman Ikut Serang Israel
Tak hanya Iran, angkatan bersenjata Yaman juga dilaporkan meluncurkan serangan drone ke Tel Aviv dan pelabuhan Eilat, Israel. Ini terjadi Selasa malam waktu setempat.
“Pasukan UAV Angkatan Bersenjata menyerang target militer Israel di Yafa (Eilat) yang diduduki menggunakan drone jenis Yafa,” kata juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree, dikutip dari laman Iran, IRNA.
“Pasukan UAV menyerang target militer lainnya di Umm al-Rashrash (Eilat) dengan empat drone Samad-4,” tambahnya mengklaim bahwa kedua operasi tersebut mencapai tujuan mereka dengan tepat.
Ia menekankan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat Palestina dan Lebanon serta untuk mendukung perlawanan mereka yang gagah berani. Di Palestina sendiri, Israel tengah berperang dengan Hamas di Gaza sementara di Lebanon, Israel berperang dengan kelompok Hizbullah.
4.Tetangga Israel Tutup Wilayah Udara Pasca Serangan Iran
Sejumlah negara tetangga Israel memutuskan untuk menutup sementara wilayah udaranya setelah Iran meluncurkan raturan rudal ke Negeri Zionis pada Selasa malam. Penutupan wilayah udara diumumkan oleh Yordania dan Irak serta Siprus.
Buletin pilot Irak mengatakan wilayah udaranya yang dikendalikan Baghdad ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut karena masalah keamanan. Kementerian Transportasi Irak kemudian membuka kembali wilayah udaranya untuk penerbangan sipil.
“Akan butuh waktu sebelum penerbangan kembali aktif di sana,” tulis aplikasi pelacakan penerbangan FlightRadar24 dalam akun X-nya.
5.Reaksi Hamas dan AS atas Serangan Iran ke Israel
Saat serangan itu terjadi, Presiden Joe Biden memerintahkan militer AS untuk membantu pertahanan Israel. Washington dilaporkan menembak jatuh sejumlah rudal yang menargetkan Negeri Zionis.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengamini itu. Di kesempatan yang sama, ia juga mengecam serangan Iran menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima.
Laporan awal menunjukkan bahwa Israel, dengan dukungan aktif dari AS dan mitra lainnya, secara efektif mengalahkan serangan ini,” klaim Blinken, dikutip AFP.
Perlu diketahui AS adalah sekutu utama Israel. Sejak perang Gaza meletus, AS terus memberi paket bantuan ke Israel, dengan yang terakhir bantuan militer senilai 8,7 miliar dolar AS (sekitar Rp131,6 triliun), yang diumumkan Tel Aviv akhir September lalu.
Sementara Kelompok Islam Palestina, Hamas, mengatakan serangan itu merupakan pembalasan atas pembunuhan yang dilakukan Israel. Khususnya ke pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
“Hamas memberkati peluncuran roket heroik yang dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam di Iran terhadap wilayah yang luas di tanah kami yang diduduki,” kata kelompok tersebut.
“Sebagai pembalasan atas darah para martir heroik kami,” tambahnya.
6.China dan Arab Saudi Desak Deeskalasi Israel-Iran
China mendesak negara-negara besar dunia untuk mencegah situasi di Timur Tengah memburuk setelah Iran menembakkan 180 rudal ke Israel. Hal sama juga dikatakan Arab Saudi.
“Pihak China meminta masyarakat internasional, terutama negara-negara besar yang berpengaruh, untuk benar-benar memainkan peran yang konstruktif dan mencegah situasi semakin memburuk,” kata pernyataan kementerian luar negeri, seperti dikutip Al Jazeera.
“Kami berharap adanya de-eskalasi dan dialog,” kata Menteri Ekonomi Arab Saudi Faisal al-Ibrahim.
7.Ramai Negara Evakuasi Warganya dari Lebanon
Banyak negara telah meningkatkan rencana darurat untuk mengevakuasi warga negaranya dari Lebanon. Sejauh ini diketahui ada Australia, Belgia, China, Kanada, Siprus, Prancis, Jerman, dan Yunani yang mulai menjalankan evakuasi.
Australia misalnya, rencananya dapat mencakup evakuasi melalui laut. Meskipun pihak berwenang telah mendesak sekitar 15.000 warga negara di Lebanon untuk meninggalkan negara tersebut sementara bandara Beirut tetap dibuka.
Sementara lebih dari 200 warga negara China telah dievakuasi dengan selamat oleh pemerintah. Pemberitahuan dikabarkan langsung kantor berita resmi Tiongkok Xinhua.
8.Yordania Sebut Negaranya Tidak akan Menjadi Medan Perang
Pemerintah Yordania mengatakan tidak akan membiarkan negaranya menjadi medan perang. Komentarnya muncul setelah Iran menembakkan puluhan rudal balistik ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan orang-orang di Gaza dan Lebanon, serta pembunuhan para pemimpin Hamas, Hizbullah, dan IRGC.
“Melindungi Yordania dan warga Yordania adalah tanggung jawab utama kami,” kata juru bicara pemerintah Mohammad Momani kepada media lokal.
Yordania juga bergerak untuk menutup wilayah udaranya. Direktorat Keamanan Publik kerajaan pun mengeluarkan pernyataan tegas bahwa Angkatan Udara Kerajaan dan sistem pertahanan udara akan menanggapi sejumlah rudal dan pesawat nirawak yang memasuki wilayah udara Yordania.
Momani, yang juga menteri komunikasi pemerintah, menambahkan bahwa beberapa bagian rudal mendarat di berbagai bagian kerajaan. Ini mengakibatkan tiga orang luka ringan.
9.Tentara Lebanon Sebut Pasukan Israel Melintasi ‘Garis Biru’
Tentara Lebanon mengatakan pasukan Israel sempat melintasi wilayahnya sebelum mundur. Di mana tentara zionis melewati garis biru, yang memisahkan Lebanon dari Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.
“Pasukan musuh Israel menerobos Garis Biru sekitar 400 meter ke wilayah Lebanon di wilayah Khirbet Yaroun dan Odaisseh, lalu mundur setelah beberapa saat,” kata tentara Lebanon di X.
Garis Biru seharusnya berada di tangan PBB bersama pemerintah Lebanon, meski tak pernah terealisasi sampai saat ini. Hal itu tertuang dalam Resolusi PBB 1704 yang dibuat tahun 2.000.
10.India Desak Israel-Iran Menahan Diri
India mengatakan “sangat prihatin” dengan meningkatnya konflik dan mendesak pengekangan dan perlindungan warga sipil saat Israel bersiap untuk membalas serangkaian serangan rudal Iran.
“Penting agar konflik tidak meluas ke dimensi regional dan kami mendesak agar semua masalah diselesaikan melalui dialog dan diplomasi,” kata kementerian luar negeri India dalam sebuah pernyataan.
Pejabat Israel berjanji untuk menanggapi setelah Iran menembakkan rudal balistik ke target militer dan keamanan utama di Israel. Iran mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas serangan di Gaza dan Lebanon.
11.Israel Melarang Sekjen PBB Masuki Negaranya
Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan dia melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki negara itu karena kegagalannya untuk “mengutuk dengan tegas” serangan rudal besar Iran terhadap Israel.
Tak lama setelah serangan Iran, Guterres mengutuk eskalasi kekerasan di wilayah tersebut, tetapi tidak menyebutkan Iran.
“Siapa pun yang tidak dapat dengan tegas mengutuk serangan kejam Iran terhadap Israel tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel,” kata Katz dalam sebuah pernyataan.
“Dia adalah Sekretaris Jenderal anti-Israel yang memberikan dukungan kepada teroris, pemerkosa, dan pembunuh,” tambahnya.
12.Negara G7 Rapat Mendadak
Italia akan menjadi tuan rumah diskusi G7 tentang krisis yang meningkat di Timur Tengah. Kantor PM Italia Giorgia Meloni mengatakan hal ini sebagaimana dimuat Al-Jazeera.
“Kekhawatiran mendalam akan perkembangan terbaru, termasuk serangan rudal Iran terhadap Israel dan meningkatnya ketidakstabilan di Lebanon,” kata Meloni dalam rapat kabinet dirilis kantornya.
13.Rusia Warning Israel
Presiden Rusia Vladimir Putin itu meminta pemerintah Netanyahu menarik pasukan di Lebanon. Rusia bahkan memberi peringatan bahwa hal itu akan menyebabkan eskalasi kekerasan lebih lanjut di Timur Tengah (Timteng).
Israel sendiri sejak Selasa mengumumkan melakukan serangan darat terbatas ke Lebanon. Di mana pemerintah Netanyahu menurunkan pasukan komando dan terjun payung, di samping serangan jet tempur.
“Rusia mengutuk keras serangan terhadap Lebanon dan menyerukan kepada otoritas Israel untuk segera menghentikan permusuhan, menarik pasukan mereka dari wilayah Lebanon dan terlibat dalam pencarian nyata untuk cara-cara damai guna menyelesaikan konflik Timur Tengah,” kata kementerian luar negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters.
“Jelas bahwa langkah yang diambil oleh militer dan kepemimpinan politik Israel setelah pembunuhan sejumlah pemimpin Hizbullah akan menyebabkan eskalasi kekerasan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah,” tegasnya.
Corporate Secretary PT Krakatau Steel, M Tantra Maulana dalam siaran tertulisnya menyatakan, bahwa benar adanya berita duka atas meninggalnya Dirut Purwono Widodo meninggal dunia.
“Manajemen Perseroan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan secara normal,” terang Tantra, Rabu malam ini (2/10/2024).
“Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menyatakan duka cita yang mendalam atas kehilangan sosok pemimpin terbaiknya. Mewakili Keluarga Besar Almarhum kami mohon doanya, semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisiNya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin,”
Sebagaimana diketahui, Purwono adalah Dirut Krakatau Steel sejak Januari 2023 menggantikan Silmy Karim. Sejatinya, Purwono adalah orang lama di Krakatau Steel.
Ia menjadi bagian direksi sejak 2017 setelah diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada RUPS tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 29 Maret 2017.
Kemudian pada RUPSLB 2018 terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Komersial. Kemudian Purwono dialihtugaskan menjadi Direktur Pengembangan Usaha pada RUPSLB 2020.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan, Purwono sempat menjabat sebagai General Manager Pemasaran PT Krakatau Steel (2004-2006), dan General Manager Penjualan PT Krakatau Steel (2006-2008).
Ia juga pernah menjadi Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries (2008-2013), Direktur Utama PT KHI Pipe Industries (2013-2017).
Sedangkan untuk jenjang pendidikan, Purwono menyelesaikan pendidikan terakhir di Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).
“Hubungan Indonesia dengan Thailand ini berlangsung dengan sangat baik. Indonesia dan Thailand seperti dua ekonomi terbesar di ASEAN selalu bersama-sama dalam bekerja sama dan kompetisi,” ujarnya saat berbicara dengan wartawan, dikutip Sabtu (19/10/2024).
“Kompetisi ini bukan berarti kompetisi yang negatif tetapi suatu kompetisi positif di mana keduanya bersaing untuk mencapai hasil terbaik,” tambahnya.
Namun khusus investasi, ia menyadari jumlah investor tak sebanyak tetangga lain seperti Singapura. Sejumlah tantangan dihadapi investor dan menghambat investasi baik oknum maupun sistem.
“Meski demikian, hubungan yang terjadi semakin meningkat,” tegasnya.
“Buktinya adalah dalam waktu ini aja bahkan tiga perbankan masuk. Jadi artinya memang Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar menarik secara bisnis,” tambahnya.
Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, ia mengatakan sebenarnya ada banyak minta untuk investor Thailand berinvestai. Namun mereka masih wait and see.
“Saat menggelar forum diskusi yang mengundang otorita IKN, sekitar 200 investor Thailand datang.. Peserta cukup banyak dan antusias,” jelasnya.
“Walaupun belum semua pihak langsung mengambil langkah konkret, namun antusiasme nya nyata,” tambahnya.
Merujuk data Kementerian Perdagangan RI, mengutip data Triwulan I 2024, investasi PMA Thailand di RI sebesar US$ 141 juta. Di periode yang sama, jumlah investasi PMA Asia ke Indonesia berjumlah US$ 10 miliar.
Beban tersebut berupa Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, dan penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) hanya sebagian dari kebijakan yang berpotensi mengerek kenaikan harga. Semua kebijakan ini, dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah kewalahan.
Berikut ini merupakan sejumlah kebijakan pemerintah di tahun 2025 yang berpotensi menjadi ‘petaka’.
PPN Naik menjadi 12%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertengahan Agustus lalu mengatakan bahwa kenaikan tarif itu telah jelas menjadi amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
“Kan undang undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang, kan tidak ada,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Sabtu, (19/10/2024).
Pemerintah pun telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025. Namun, untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Sudah kita simulasikan plus minusnya, kira-kira potensinya berapa, kemudian dampaknya ke sektor usaha, itu sudah,” kata Susiwijono di kantornya, dikutip Sabtu (19/10/2024).
Sesuai ketentuan UU HPP pengenaan tarif PPN 12% itu diamanatkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya ditunda, simulasi itu dilakukan untuk melihat dampaknya.
“Kalau dampak potensinya kan gampang hitungnya, naik dari 11% ke 12% itu kan berarti naik 1%, 1 per 11 itu kan katakan 10% total PPN kita realisasi setahun Rp 730-an triliun, berarti kan tambahnya sekitar Rp 70-an triliun,” tegas Susiwijono.
“Hitung dengan dampak ekonominya kira-kira kalau dengan itu bagaimana, nanti kemampuan bisnis serta sektor industri kita dan sebagainya, tinggal disandingkan,” ungkapnya.
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberlakuan pajak PPN 12% pada 2025 masih menunggu keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sri Mulyani berharap kenaikan ini tidak terjadi karena akan berdampak kepada kenaikan harga lagi dan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk
“Kami terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang masih harus dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih. Baik dari sisi penerimaan, maupun belanja negara.
Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)
Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.
Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.
Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:
a. hasil tembakau;
b. minuman yang mengandung etil alkohol;
c. etil alkohol atau etanol;
d. minuman berpemanis dalam kemasan
Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.
“Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” bunyi RAPBN 2025.
Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.
Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.
Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan rencana pengenaan cukai tersebut masih harus dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Iya memang itu (cukai minuman berpemanis) yang akan kita coba bahas nanti dengan DPR, yang lain memang enggak,” ujar Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu.
“Belum kita bahas antar kementerian terkait,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Sebagaimana diketahui, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.
Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
“Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga naik,” katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (8/8/2024).
Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau kelas III gak akan naik. Kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI kan kelas 3,” tegasnya.
Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.
Potensi Kenaikan BBM
Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.
Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.
Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.
Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.
Potensi Kenaikan Harga Gas Elpiji
Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi pada produk gas tabung 3 kg atau gas melon menjadi BLT.
Namun, Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR. Dia menyebut jika selama ini penerima subsidi LPG 3 kg dinikmati 80% masyarakat mampu.
Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.
Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Padahal, saat ini menurut Eddy masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
“Sekarang kan (pemberian bansos) acuannya adalah DTKS. Makanya kenapa proses ini memakan waktu, karena harus mempersiapkan infrastruktur untuk peng-transferannya. Karena setiap penerima itu harus memiliki rekening bank. Diperhitungkan kurang dari 5% itu tidak memiliki rekening bank karena ada di pelosok sekali, itu bagaimana dengan pemberiannya,” ucapnya.
Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi. Komisi VII DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut.
“Di dalam setiap tabung LPG 3 kg, ada subsidi pemerintah Rp 33 ribu. Jadi kalau harganya sekarang adalah katakan saja Rp 20 ribu deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp 53 ribu kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu,” ujar Soeparno kepada CNBC Indonesia.
Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.
IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.
Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumeten hingga Apartemen Maqna Residence.
Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Rabu (25/9/2024).
Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.
Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.
Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.
Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.
Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.
Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.
“Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.
Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.
“Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.
Tarif KRL Berbasis NIK
Polemik di 2025 kembali muncul pada awal September lalu, di mana pemerintah berencana mengubah skema subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025.
Kebijakan ini akan berdampak pada jutaan warga Indonesia yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.
Pemerintah menjelaskan skema baru tersebut diharapkan bisa membuat subsidi PSO tepat sasaran. Anggaran belanja Subsidi PSO pada 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4,79 triliun.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
“Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat dikonfirmasi CNBCIndonesia, Kamis (29/8/2024).
Namun, Kementerian Perhubungan memberikan informasi terbaru soal penerapan subsidi KRL Jabodetabek, menjadi berbasis NIK mulai tahun 2025.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan pemerintah masih menggodok kebijakan tersebut.
“Masih dalam pembahasan lintas sektoral,” ungkap Adita kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/10/2024).
Soal batal atau tidak, Adita hanya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Yang jelas tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat,” tegasnya.
