“Mudah-mudahan di kemudian hari tidak terulang lagi, kejadian seperti ini,” kata Wakil Wali Kota Bandarlampung Deddy Amarullah di Bandarlampung, Rabu.
Menurutnya, MBG yang merupakan program pemerintah pusat harus dijaga kebersihannya, sehingga siswa yang mengkonsumsi makanan tersebut terjamin keselamatannya.
“Tentunya kami juga prihatin begitu dapat kabar ada siswa yang keracunan. Namanya makanan bergizi harus higienis,” kata dia.
Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandarlampung Mulyadi Syukri mengatakan, pihaknya telah menghentikan sementara distribusi dari dapur penyedia MBG yang menyuplai makanan ke sekolahan di Kecamatan Sukabumi.
“Dapur MBG di yang menyuplai MBG ke ke sekolah tersebut kami hentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM),” kata dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Muhtadi Arsyad Tumenggung menyebutkan bahwa kejadian keracunan MBG terjadi di SDN 2 Sukabumi dan SMPN 31 Bandarlampung serta SD di Campang Raya yang berada di Kecamatan Sukabumi.
“Total ada 247 siswa yang mengalami gejala keracunan, 12 di antaranya harus dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Alhamdulillah saat ini kondisi mereka semakin membaik,” katanya.
“Di training camp Jepang ini, bagaimana pun caranya saya bisa membuat (kecepatan lari) Dina tembus di 12 detik,” kata Fitri Haryadi ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.
Pelatih yang akrab disapa Ongky menjelaskan, sebelum turun berkompetisi pada ajang LPS Kejuaraan Nasional Atletik 2025 di Solo, Jawa Tengah, selama 29 Agustus – 5 September, Dina telah menunjukkan progres latihan yang bagus dalam pemusatan latihan nasional atletik di Pangalengan, Jawa Barat.
Dari sisi kecepatan, kata dia, terus berkembang sehingga latihan diarahkan pada penggabungan dengan teknik agar kecepatannya menjadi lebih optimal.
Dia mengatakan, setelah kejuaraan di Solo, dia akan mengawal Dina untuk menjalani pemusatan latihan di Tokyo, Jepang, sehingga akan menjadi momentum itu untuk mematangkan kemampuan berlari Dina sebelum tampil pada ajang SEA Games di Thailand pada Desember 2025.
Dia menjelaskan, di level ASEAN, Dina Aulia masih berada di peringkat pertama setelah mencatatkan waktu 13,11 detik dalam Kejuaraan Asia ke-26 2025 yang berlangsung di Gumi Stadium, Korea Selatan, pada Mei lalu.
Dalam kejuaraan itu, Dina mengungguli lawan dari Filipina, Vietnam, dan Singapura. Ongky menginginkan agar dominasi Dina terus berlanjut pada ajang multi cabang olahraga se-Asia Tenggara di Thailand.
Oleh sebab itu, latihan difokuskan pada peningkatan kecepatan Dina, sekurang-sekurangnya lebih cepat satu detik dari performa terbaiknya.
“Saya ingin mempertahankan (dominasi Dina) karena dari segi waktu Dina sudah jauh gap-nya (dengan atlet lain di Asia Tenggara),” katanya.
Ongky menambahkan, peningkatan kecepatan tersebut tidak hanya untuk ajang SEA Games melainkan untuk persiapan agar Dina dapat meraih medali pada ajang Asian Games 2026.
“Digitalisasi menekan biaya administrasi, memastikan bantuan tersalurkan dengan jumlah yang tepat, lebih cepat, dan lebih transparan,” kata Wisnu dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu.
Wisnu menyebut digitalisasi bansos sejatinya bukan hal baru karena pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif serupa, mulai dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS/KKS) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Rencana program bansos digital pada tahun ini, menurut dia, diharapkan dapat menyempurnakan berbagai persoalan yang masih muncul pada periode sebelumnya.
Meski demikian, ia mengingatkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi pemerintah terkait penerapan program baru tersebut.
Salah satu yang perlu diantisipasi antara lain kesenjangan infrastruktur digital di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), keterbatasan literasi digital masyarakat miskin, akurasi data penerima bantuan, serta risiko eksklusi akibat otentikasi berbasis biometrik dinilai rawan menimbulkan masalah baru.
“Tantangan ini harus diantisipasi agar digitalisasi bansos tidak justru menyulitkan masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menekankan empat langkah penting. Pertama, melakukan percepatan pemerataan infrastruktur internet termasuk dukungan mode offline/low-bandwidth.
Kedua, pendampingan masyarakat melalui agen lokal dan literasi digital. Ketiga, integrasi data bansos lintas kementerian agar lebih akurat. Keempat, transparansi publik melalui dashboard real-time dan kanal pengaduan yang mudah diakses.
“Bansos digital hanya akan efektif bila ditopang data yang mutakhir, infrastruktur yang memadai, serta pendampingan langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Wisnu berharap program bansos digital tidak hanya memperkuat efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat miskin.
Dia optimistis program ini mampu berjalan dengan baik dan efektif makan digitalisasi akan mempercepat pencairan, memangkas kebocoran dan meningkatkan kepuasan penerima.
“Bahkan bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat miskin ke layanan keuangan formal. Dengan begitu, bansos digital bukan hanya instrumen jangka pendek, tetapi juga sarana menuju kesejahteraan jangka panjang,” kata dia.
“Waktu kita banyak tersita oleh algoritma, oleh rutinitas administratif, tetapi justru sedikit sekali untuk perkara yang penting, yakni berpikir, berdialog dengan nurani, dan memelihara imajinasi,” kata Pendiri GSM Muhammad Nur Rizal dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Dalam acara refleksi pendidikan bertajuk “Ngkaji Pendidikan” yang digelar di Jakarta, Sabtu (30/8), Rizal menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi ketidakberpikiran, yakni sebuah kondisi ketika manusia terjebak dalam rutinitas tanpa jeda untuk refleksi, sekadar mengikuti alur birokrasi dan algoritma digital.
Fenomena tersebut berbahaya karena berpotensi menumpulkan nalar kritis, mengikis imajinasi moral, dan menjauhkan manusia dari kesejatian diri. Menurut dia, ketidakberpikiran bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi juga tampak dalam kehidupan sosial dan politik.
Di publik, misalnya, masyarakat kerap dibuat geram oleh perilaku wakil rakyat mulai dari mengusulkan kenaikan tunjangan dan pajak di tengah sulitnya ekonomi rakyat, korupsi yang makin merajalela, hingga aksi aparat yang justru melukai rasa keadilan dengan tindakan represif sampai menimbulkan kematian.
Di sisi lain, terjadi kesenjangan sosial-ekonomi yaitu lapangan kerja yang terbatas, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan akses pendidikan yang belum merata.
Maka dari itu, ia mengingatkan bahwa pendidikan harus menjadi benteng peradaban yang tidak sekadar menyiapkan keterampilan teknis, melainkan melahirkan manusia yang mampu berpikir merdeka, berimajinasi moral, dan bertindak autentik.
“Jika guru hanya mengajukan pertanyaan sebatas apa yang tercantum di buku teks atau kurikulum, melarang murid yang mempertanyakan keadaan karena dianggap mengganggu alur pelajaran, maka murid hanya akan tumbuh menjadi pengikut, bukan pencipta. Padahal bangsa ini membutuhkan generasi yang autentik, berani, dan visioner,” ujarnya.
Ia turut mengatakan bahwa guru harus tetap memiliki energi moral meski sedang terjadi krisis sosial dan politik. Energi itu akan menjadi benteng bagi generasi muda tumbuh manusia merdeka yang siap menjawab tantangan zaman.
Rizal lalu menekankan bahwa belajar adalah tindakan moral. Ketika guru tidak mengajak muridnya berpikir, berimajinasi, dan berefleksi, maka sesungguhnya mereka keluar dari ranah moralitas, meski semua itu dilakukan atas nama kurikulum
“Adanya oknum-oknum yang menyebabkan masalah di bangsa Indonesia, jangan-jangan itu semua warisan kita sebagai pendidik, ketika kita tidak menanamkan keberpikiran dan hilangnya kesejatian diri,” kata dia.
Sebagai jalan keluar, Rizal mengajukan dua fondasi, yaitu dialog batin dan imajinasi moral. Dialog batin mengajarkan manusia untuk mempertanyakan diri, tentang benar atau tidaknya sebuah tindakan.
Sementara imajinasi moral mengajak guru melihat dunia dari perspektif murid, sehingga penghargaan terhadap anak tidak lagi diukur sekadar dari angka rapor.
“Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan,” kata Dave saat ditemui di kompleks gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut politisi partai Golkar itu, sistem keamanan dan pertahanan Indonesia sedari dulu memang berbasis kerakyatan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi rakyat untuk terlibat dalam upaya menjaga keamanan nasional.
Dave sendiri juga menilai Pam Swakarsa layak untuk dikeluarkan untuk menciptakan situasi aman pasca aksi anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu.
Dengan adanya Pam Swakarsa ini, Dave berharap aparat dan masyarakat bisa berkolaborasi menjaga stabilitas keamanan nasional.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah mengatakan TNI mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam Pam Swakarsa.
Kegiatan ini dilakukan agar tercipta sinergitas antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif pasca terjadinya rentetan aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkis.
“Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Dalam kegiatan ini, pihak TNI mengajak beragam elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) ataupun masyarakat secara individu.
Walau banyak melibatkan masyarakat, Freddy memastikan keterlibatan sipil bukan serta merta mengganti peran aparat dalam menjaga keamanan wilayah.
Dia memastikan masyarakat yang terlibat dalam upaya pengamanan wilayah akan tetap berada di bawah koordinasi TNI dan Polri.
“Jika keluarga sehat, maka daerah akan kuat. Itulah mengapa kami hadir membawa layanan gratis ini hingga ke akar rumput. Semua demi Sulawesi Utara yang semakin hebat,” kata Denny pada pelaksanaan pelayanan program Keluarga Berencana (KB) Gratis di Kelurahan Paniki Dua, Kota Manado, Rabu.
Denny yang juga Jubir Pemprov Sulut mengatakan, pelayanan KB Gratis ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah rakyat.
“Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bukan hanya menjaga kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sedang mempersiapkan lahirnya generasi emas Sulawesi Utara yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata Denny.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut, Jeanny Yola Winokan, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulut menggelar pelayanan KB Gratis akan diperluas.
“Program KB bukan hanya mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga,” ujarnya.
Kaper Jeanny menyebutkan, dengan layanan gratis tersebut masyarakat semakin mudah mengakses kontrasepsi modern dan edukasi kesehatan reproduksi.
Tak hanya pelayanan KB, kegiatan ini juga dilengkapi dengan penyuluhan mengenai gizi seimbang, kesehatan reproduksi, hingga pencegahan perkawinan usia dini.
“Kegiatan seperti ini adakah bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara,”
Dia menambahkan, semangat kolaborasi bersama Pemprov Sulut tersebut menegaskan tekad membangun fondasi keluarga yang kuat, sehingga Sulawesi Utara dapat melangkah lebih percaya diri menuju masa depan yang gemilang.
Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan stok sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP untuk operasi pasar besar-besaran, guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Itu kita kerja operasi pasar. Tetap operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan 1,3 juta ton (beras SPHP) untuk operasi pasar besar-besaran,” kata Mentan saat ditemui di kawasan DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu.
Selain itu, ia menegaskan tidak hanya beras SPHP, namun juga beras premium akan terus didorong pendistribusiannya agar masyarakat tetap memiliki alternatif pilihan dengan harga yang lebih stabil.
“SPHP dan kami minta (Perum Bulog) juga (distribusi) yang beras premium,” ujar Mentan.
Lebih lanjut, Mentan menegaskan tidak ada kelangkaan beras di Indonesia, hanya pergeseran distribusi dari penggiling kecil yang biasanya memasok ritel modern kini menyasar ke pasar tradisional.
Menurutnya, kondisi tersebut bahkan memberikan dampak positif bagi pasar tradisional yang omzetnya meningkat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan beras tetap melimpah dan produksi nasional masih terjaga.
Ia menegaskan kelangkaan baru bisa disebut terjadi jika produksi beras menurun, sementara saat ini produksi tetap terjaga dan indikator penting seperti inflasi serta ketersediaan pangan menunjukkan kondisi yang baik.
Sementara itu, berdasarkan data dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Rabu pukul 14.39 WIB, harga beras premium secara nasional mencapai Rp16.081 per kg turun dari sebelumnya Rp16.208 per kg.
Lalu, beras medium di harga Rp13.954 per kg turun dari hari sebelumnya Rp14.049 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.572 per kg turun dari sebelumnya Rp12.586 per kg.
“Dalam pagu indikatif kita memang mendapatkan anggaran sebesar Rp197 miliar untuk tahun 2026. Kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp312 miliar,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan Lemhannas dimandatkan untuk memberikan pendidikan bagi pimpinan nasional, memberikan masukan-masukan strategis kepada pemerintah, memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat, serta melakukan pengukuran ketahanan nasional.
Oleh sebab itu, menurut Ace, lembaganya perlu mengajukan kebutuhan anggaran senilai Rp312 miliar guna memaksimalkan jalannya program. Ace pun berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi I atas dukungan yang diberikan kepada Lemhannas.
“Kebutuhan tersebut tentu tadi telah disetujui terkait dengan penambahan anggaran tersebut untuk dibahas di dalam rapat Badan Anggaran DPR RI,” jelas dia.
Pada Rabu ini, Komisi I DPR RI yang membidangi urusan hukum dan pertahanan menggelar rapat tertutup dengan tiga mitranya, yakni Lemhannas, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan rapat digelar secara tertutup karena membahas hal-hal yang cukup sensitif sehingga belum bisa disampaikan kepada publik.
“Akan tetapi setelah rapat selesai dan setelah keputusan sudah dibuat, para masing-masing instansi dapat menyampaikan yang dapat disampaikan,” ujarnya ditemui pada kesempatan yang sama.
Selain itu, Dave juga menyebut rapat yang digelar pascaksi unjuk rasa besar-besaran terkait penolakan tunjangan anggota DPR ini dihadiri oleh semua anggota Komisi I.
“Kita tidak ada yang bolos, semua hadir,” ucapnya.
Laman Carnewschina, Selasa (2/8), melaporkan kendaraan listrik ini kemungkinan akan menggunakan teknologi Geely Automobile, sementara tim desain Mercedes-Benz akan bertanggung jawab atas desainnya. Pasar inti lainnya untuk Smart #2 adalah Eropa.
Smart modern merupakan perusahaan patungan 50:50 antara Geely dan Mercedes-Benz, yang didirikan pada tahun 2019. Kantor pusatnya berlokasi di Ningbo, Provinsi Zhejiang.
Setelah menjalin kemitraan dengan produsen mobil Tiongkok, Smart tidak pernah sama lagi, dengan ukuran kendaraan yang semakin besar.
Lini modelnya saat ini terdiri dari Smart #1 dengan panjang 4.270 mm, Smart #3 dengan panjang 4.400 mm, dan Smart #5 dengan panjang 4.470 mm.
Pada tanggal 2 September, Smart mengumumkan penerus Smart ForTwo yang telah lama dinantikan. Mobil baru ini akan berjenis hatchback dua pintu dengan dua kursi, berfokus pada mobilitas perkotaan.
Pihak Smart belum banyak mengungkap model mendatang ini, hanya membagikan beberapa gambar teaser dengan warna Smart #2. Terlihat bahwa model baru ini akan memiliki dimensi yang sama dengan hatchback ForTwo.
Perlu diingat bahwa dimensi generasi ketiganya adalah 2695/1663/1555 mm. Jarak sumbu rodanya adalah 1.873 mm.
Bentuk Smart #2 terlihat lebih kotak daripada ForTwo generasi ketiga. Keunggulannya antara lain garis kap mesin yang ramping, pilar belakang yang miring, dan spoiler atap.
Belum ada informasi mengenai bahasa desain untuk model ini. CarNewsChina memperkirakan hatchback baru ini akan selaras dengan gaya model lain yang mewakili seri #.
Tim desain Mercedes-Benz bertanggung jawab atas penampilan #2. Sementara itu, model ini dikabarkan akan mengadopsi arsitektur baru yang dikembangkan oleh tim R&D internal Smart.
Tampak dari mereka yang berjumlah sekitar 40 mahasiswa ini mengenakan pakaian berwarna merah lengkap dengan atribut aksi seperti bendera dan poster tuntutan.
Salah satu orator aksi menyampaikan tuntutan mereka terkait sikap DPR RI yang masih enggan mendengarkan aspirasi rakyat.
“DPR RI tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya,” teriak orator.
Lalu lintas di sekitar gedung parlemen tampak masih ramai lancar.
Sejumlah petugas pengamanan yang terdiri dari sekitar 15 anggota polisi dan beberapa personel TNI juga tampak berjaga.
Sebelumnya, pada Rabu pagi, massa Aliansi Perempuan Indonesia juga menggelar aksi serupa di tempat itu.
Namun, mereka telah membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 13.20 WIB.
Beberapa peserta massa aksi terlihat beristirahat sambil makan dan minum bersama di area teduh depan Gedung DPR/MPR RI, yang lokasinya bersebelahan dengan pintu utama DPR/MPR RI.
Terlihat ada beberapa pedagang yang memanfaatkan peluang untuk berjualan di dekat area aksi massa.
Aliansi Perempuan Indonesia menyampaikan kegelisahan mereka atas kebijakan pemerintah serta mengutuk tindakan represif aparat pada unjuk rasa di seluruh Indonesia pada akhir Agustus 2025.
