“Jadi banyak yang mau masuk ya, di antaranya Meta sama Google itu juga ingin membangun subsea cable [kabel dasar laut] tambahan,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kantor Komdigi, Kamis (5/6/2025).
Meutya mengatakan baik Meta dan Google masih tahap diskusi untuk membangun kabel bawah laut yakni terkait negosiasi berapa banyak investasi yang akan dikeluarkan.
Hal ini membuat Indonesia tidak perlu lagi mengandalkan anggaran APBN untuk meningkatkan jaringan kabel. Jadi bisa berasal dari investasi berbagai pihak swasta.
“Kita masih diskusi untuk seberapa luas tambahan investasi dari perusahaan-perusahaan ini,” kata dia.
Untuk meningkatkan jaringan internet ke seluruh pelosok RI, Indonesia juga memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi. Lembaga tersebut memiliki tugas membangun infrastruktur di wilayah 3T.
Namun, Meutya mengatakan pemerintah menginginkan pembangunan digitalisasi bukan hanya berasal dari pemerintah. Ia mendorong kolaborasi dengan swasta dan terbuka investasi.
“Namun kita melihat konsep besarnya yah. Memang pembangunan infrastruktur itu beratnya tidak lagi hanya di pemerintah. Tapi kolaboratif dengan swasta, investasi,” jelas Meutya.
Salah satu yang dicontohkan adalah investasi dari Danantara. Lembaga itu, dia mengatakan juga akan menggelontorkan dana untuk sektor digital.
“Jadi nanti bagi-bagi tugasnya dan lain-lain. Kita lihat ke depan,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa proyek PLTN di dalam RUPTL nantinya akan dibangun di dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 megawatt (MW).
Ia lantas menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan teknologi nuklir, khususnya terkait pengoperasian dan keselamatan. Menurut Eniya, sekarang ini semua negara yang mengoperasikan PLTN selalu mengikuti standar yang diterapkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA).
“Sekarang ini semua dunia yang menerapkan PLT Nuklir itu semua mengacu kepada standar di IAEA. Jadi semua sejak peristiwa, kalau dulu kita mungkin mengenal peristiwa seperti Chernobyl, sebelum Chernobyl ada satu peristiwa lagi tapi saya lupa di mana lokasinya. Kalau ada satu peristiwa ada satu lagi standar yang dinaikkan,” kata Eniya dalam acara Human Capital Summit (HCS) 2025, Rabu (4/6/2025).
Di sisi lain, Eniya membeberkan saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Setneg, Kemenpan RB, dan lainnya untuk rencana pembentukan Badan Tenaga Nuklir RI (NEPIO). Karena itu, sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan teknologi nuklir, terutama terkait pengoperasian dan keselamatan perlu segera disiapkan.
“Dan di sini tentu saja kita butuh SDM yang tahu tentang nuklir, tahu bagaimana mengoperasikannya, tahu masalah safety dan bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu itu harus kita prediksi. Nah namun sekarang ini semua dunia yang menerapkan PLT nuklir itu semua mengacu kepada standar di IAEA,” ujarnya.
Hasan mengutip data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS). Dia mengatakan angka pengangguran terbuka turun, dari awalnya 4,82% menjadi 4,76%. Selain itu, Hasan juga memaparkan pekerja penuh waktu atau di atas dan sama dengan 35 jam per minggu jumlahnya naik menjadi 66,19%, bertambah dari periode sebelumnya 65,6%. Kemudian, menurutnya, tingkat pekerja setengah pengangguran juga turun dari 8,8% menjadi hanya 8,5%.
“Itu artinya angka pengangguran orang-orang yang benar-benar menganggur itu turun,” sebut Hasan ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
Di lain sisi, Hasan mengungkapkan penciptaan lapangan kerja tetap terjadi, kendati ada gelombang PHK di dalam negeri
“Jadi ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), tapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi dan itu lebih banyak,” ungkap Hasan.
Dalam kesempatan ini, Hasan juga mengungkapkan pemerintah telah mengelontorkan paket insentif. Dia berharap dengan kebijakan ini ekonomi Indonesia bisa bergerak dan tumbuh lebih baik.
Dia pun melihat konteks ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dengan faktor global. Saat ini, konflik geopolitik dan perang dagang mempengaruhi ekonomi global dan mempengaruhi ekonomi nasional.
Kendati demikian, dia melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,87% pada kuartal I-2025 masih lebih baik dibanding beberapa negara lain.
“Kemarin perang itu agak-agak mendekat ke kita. Pasti terganggu supply chain dunia. Ada perang tarif. Pasti terganggu perdagangan dunia. Itu juga punya impact terhadap bangsa kita. Tapi di tengah-tengah istilah yang disebutkan orang sering itu, ketidakpastian global jadi kata-kata mantra hari ini, kita masih tumbuh cukup baik,” katanya.
“Kita masih tumbuh hampir 5%. Sementara negara-negara lain mungkin hanya 1-2% atau bahkan masih minus. Jadi kita punya amunisi lebih dari cukup untuk tetap optimis,” tutup Hasan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, pemerintah juga mengakselerasi program yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Antara lain program rehabilitasi sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun hingga pembangunan infrastruktur seperti irigasi.
“Ini (pembangunan irigasi) proses anggaran sudah dilaksanakan untuk bisa dilaksanakan konstruksinya pada Juli atau paling lambat Agustus,” terangnya.
Pemerintah juga memiliki program akselerasi pembangunan dan kepemilikan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan total anggaran Rp84 triliun.
“Jadi banyak program yang dibiayai APBN langsung yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang ini diharapkan menurunkan berbagai ekses persaingan ditingkat global terutama untuk industri padat karya,” kata Sri Mulyani.
Pembentukan kota mandiri tersebut berdampak negatif bagi masyarakat lokal. Pasalnya, Starbase dilaporkan berencana ‘menggusur’ penduduk setempat dari rumah mereka.
Dilaporkan dari CNBC International, Senin (2/6/2025), Starbase memberikan notifikasi ke beberapa penghuni kota bahwa mereka kemungkinan akan kehilangan hak untuk menggunakan properti mereka seperti saat ini.
Starbase dikatakan sedang mempertimbangkan peraturan zonasi dan peta kota yang baru. Pemberitahuan yang dikirimkan kepada pemilik properti di “Distrik Penggunaan Campuran” hanya akan memungkinkan “penggunaan perumahan, kantor, ritel, dan layanan skala kecil.”
Starbase berencana menggelar audiensi publik pada 23 Juni 2025 mendatang terkait rencana zonasi dan pembuatan peta baru. Notifikasi itu diteken oleh Kent Myers, pejabat kota untuk Starbase yang baru saja ditunjuk.
Perwakilan Starbase dan SpaceX tidak segera merespons permintaan komentar.
Starbase, yang merupakan “perusahaan kota tipe-C”, secara resmi dibentuk awal bulan ini setelah kontraktor kedirgantaraan dan pertahanan milik Musk menang dalam pemilihan lokal. Perusahaan ini kini dikelola oleh pejabat yang merupakan karyawan dan mantan karyawan SpaceX.
Hingga awal tahun ini, populasi Starbase tercatat sebanyak 500 orang. Sekitar 260 orang di antaranya merupakan pegawai SpaceX, menurut laporan Texas Tribune. Penghuni lainnya mayoritas merupakan kerabat pegawai SpaceX.
Starbase telah menggelar pertemuan komisi kota pada pekan lalu, 2 hari setelah SpaceX meluncurkan uji coba penerbangan roket Starship. Uji coba tersebut gagal dan menandai kegagalan 3 kali berturut-turut.
Sistem Starship dikembangkan untuk mengirim manusia dan peralatan yang diperlukan dari Bumi ke Bulan. Musk menargetkan roket itu suatu hari nanti bisa menjadi alat untuk ‘menjajah’ Mars.
SpaceX diketahui telah mengamankan kontrak dengan pemerintah sebesar US$20 miliar sejak 2008 silam. SpaceX juga dikatakan akan mengambil pembiayaan negara senilai beberapa miliar dolar setiap tahunnya hingga beberapa tahun mendatang.
Menetapkan Starbase sebagai kota mandiri membantu SpaceX dalam mengantongi izin yang lebih gampang dalam membangun fasilitas yang dibutuhkan perusahaan.
Kota tersebut saat ini masih berupaya memenangkan kemampuan untuk menutup jalan utama dan pantai untuk meluncurkan aktivitas yang dibutuhkan SpaceX.
Aturan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2026.
Adapun, aturan ini mengatur biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri per provinsi.
Berdasarkan beleid, biaya tarif hotel paling tinggi untuk pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon I adalah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 9.331.000.
Sementara untuk pejabat eselon II sebesar Rp 2.084.000, pejabat eselon III sebesar Rp 1.062.000 dan eselon IV sebesar Rp 730.000.
Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Keuangan Kemenkeu, Lisbon Sirait menjelaskan besaran tersebut diambil dari rata-rata hasil survei.
“Jadi murni berdasarkan harga rata-rata pasar yang terjadi di pasar. Berapa harga biaya hotel, berapa biaya transport, itu yang kita tetapkan. Lalu kemudian apakah ini akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi ya tergantung tentunya berapa besar alokasi anggarannya,” ujar Lisbon dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Senin (2/6/2025).
Biaya tarif hotel paling tinggi untuk pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon I kedua adalah provinsi Bali sebesar Rp 7.328.000. Untuk pejabat eselon II sebesar Rp 2.433.000, pejabat eselon III Rp 1.754.000 dan pejabat eselon IV sebesar Rp 1.138.000.
Provinsi dengan biaya anggaran hotel terendah adalah Bengkulu sebesar Rp 2.140.000 untuk pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon I. Selanjutnya untuk pejabat eselon II Rp 1.628.000, pejabat eselon III Rp 1.546.000, dan pejabat eselon IV sebesar Rp 692.000.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa proses penyusunan proyeksi permintaan listrik dulunya berfokus pada proyeksi aggregate demand. Namun, proyeksi ini seringkali meleset karena tidak memperhitungkan karakteristik dari tiap wilayah.
“Ternyata pertumbuhan demand yang kita prediksi tinggi malah rendah. Pertumbuhan demand yang tadinya kita prediksi rendah ternyata malah tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena ini berbasis pada agregat,” kata Darmawan dalam dalam acara Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN 2025-2034 di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Oleh sebab itu, setelah mendapat arahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, PLN diminta untuk meninggalkan pendekatan agregat dan menyusun proyeksi secara lebih rinci.
Ia lantas mencontohkan di Pulau Jawa, pertumbuhan permintaan listrik sebagian besar bersifat organik, berasal dari sektor rumah tangga. Namun, tambahan permintaan juga datang dari sektor data center dan investasi industri.
Sementara di wilayah lain, pertumbuhan tinggi disebabkan oleh program hilirisasi. Meliputi hilirisasi di sektor minerba dan palm oil.
“Maka di RUPTL 2025-2034 analisisnya sudah berbasis pada geospasial. Kalau mau bahasa romantik, we journey, perjalanan kita is true, tiga dimensi, space, time, and capacity. Romantik kan? Ada space, lokasi, ada waktunya kapan, dan kapasitasnya berapa,” kata Darmawan.
Sebagaimana diketahui, di dalam RUPTL terbaru rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 2034 ditargetkan mencapai 69,5 Giga Watt (GW). Dari total kapasitas tersebut, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.
Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut Surya: 17,1 GW, Air: 11,7 GW, Angin: 7,2 GW, Panas bumi: 5,2 GW, Bioenergi: 0,9 GW, Nuklir: 0,5 GW.
Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan adanya faktor daya beli dan permintaan yang berkurang. Saat permintaan berkurang maka akan berdampak pada produksi juga.
“Permintaan barang industri manufaktur yang berkurang menyebabkan berkurangnya produksi,” kata Nailul kepada CNBC Indonesia, Senin (2/6/2025).
Mengutip data S&P, angka Purchasing Managers Indonesia (PMI) di Indonesia memang menurun tajam. Dari sebelumnya 52,4 pada Maret 2025 merosot ke bawah 50, yakni angka 46,7 pada April dan Mei sebesar 47,4.
Angka PMI di bawah 50, menurut dia, menjadi pertanda kinerja industri manufaktur memburuk karena tidak ada ekspansi. Penyebabnya bisa dikarenakan tidak ada tambahan produksi industri manufaktur untuk dalam negeri.
“Dampak yang bisa terjadi ke depan adalah utilitas industri manufaktur akan semakin menurun. Bahkan untuk industri tekstil dan produk tekstil, utilitas industri bisa menurun hingga di bawah 50%,” jelasnya.
Hal ini bisa membuat PHK meningkat tajam, bahkan akan ada pelemahan industri mencapai 1,2 juta orang, menurut Nailul.
Selama ini, AI digadang-gadang sebagai faktor utama pekerjaan punah dan memicu PHK massal. Namun, Nailul mengatakan penyebab gelombang PHK baru-baru ini dipicu perang tarif Amerika Serikat (AS) dan pelemahan permintaan domestik akibat daya beli yang belum membaik.
“Pertama, dari perang tarif AS yang mengakibatkan penurunan permintaan produk secara global, termasuk dari Indonesia. Akibatnya produksi dalam negeri akan berkurang. Potensi PHK akan meningkat,” kata Nailul.
“Kedua, pelemahan permintaan domestik yang disebabkan oleh daya beli yang belum membaik. Daya beli masih sangat terbatas untuk di masyarakat kelas menengah ke bawah,” dia menambahkan.
PHK gara-gara AI?
Perkembangan AI yang masif disebut beberapa pihak berdampak pada pekerjaan manusia yang musnah. Pasalnya, otomatisasi akan membuat banyak pekerjaan bersifat repetitif tak perlu dikerjakan manusia dan bisa mengandalkan mesin AI.
Saat ditanya apakah PHK besar-besaran di Indonesia akibat PHK, Nailul mengatakan ada pengaruhnya. Namun, AI disebut berpengaruh pada sektor jasa seperti keuangan.
“Ada pengaruh tren PHK dari penggunaan AI ataupun penggunaan teknologi, namun menurut saya tidak signifikan pengaruhnya. Mungkin kedua faktor tersebut signifikan pengaruhnya untuk bidang jasa seperti keuangan dan sebagainya,” ucapnya.
Nailul juga menjelaskan tidak ada pekerjaan yang aman dari badai PHK. Begitu juga terkait skill, tidak ada skill khusus yang bisa membuat seseorang bisa bertanda dari kondisi ini.
Tak terkecuali sektor teknologi pun terdampak badai ini. Skill teknologi yang sebelumnya dikatakan paling dibutuhkan juga terkena PHK.
“Saya melihat tidak skill khusus yang harus dimiliki. Pure ini badai PHK bisa terjadi di sektor mana pun. Skill teknologi (katanya dibutuhkan) pun tidak lepas dari PHK di beberapa perusahaan digital,” jelas Nailul.
Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komdigi Arnanto Nurprabowo membocorkan kapan PDN akan diresmikan.
“Yang jelas sesegera mungkin,” ucapnya kepada wartawan pada Senin (2/6/2025).
Lebih lanjut Arnanto mengatakan, saat ini PDN dalam tahap melengkapi standar layak operasi.
Ia juga mengatakan Menteri Komdigi Meutya Hafid pun akan mengadakan acara di PDN Cikarang dalam waktu dekat.
Terkait korupsi PDNS, imbuh dia, Kementerian Komdigi menyerahkan proses hukum ke pihak berwajib.
“Kalau terkait kelanjutannya sudah ranah hukum, kita ikuti aturan yang berlaku saja dari aparat penegak hukum,” ucapnya.
Sebelumnya, setelah sempat beberapa kali ditunda, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan uji coba Pusat Data Nasional I (PDN I) pada Juni 2025. Ini dilakukan setelah serah terima Maret 2025 dan masuk tahap asesmen keamanan serta operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam keterangan resminya dikutip Senin (5/5/2025).
Proyek PDN termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional, dengan fokus utama meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran bansos digital.
Sebagai informasi, Mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2016-2024, Semuel Abrijani Pangerapan ditetapkan jadi salah satu tersangka dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2020-2024. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut.
Selain Semuel, ada juga Bambang Dwi Anggono (BDA), selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo periode 2019-2023. Berikutnya Nova Zanda atau NZ, merupakan penjabat membuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang atau jasa dan Pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2024.
Tersangka keempat adalah Alfi Asman (AA) selaku Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta periode 2014-2023. Terakhir bernama Pini Panggar Agusti (PPA) selaku Account Manager PT Dokotel Teknologi (2017-2021).
Di situs jual beli seperti OLX juga banyak hotel di Jakarta yang tengah diobral, pemilik aset rela menurunkan harga hotelnya besar-besaran agar bisa segera terjual.
Terpantau, salah satu hotel yang tengah dijual di OLX disebutkan berlokasi Jl. KH Zainal Arifin Jakarta Pusat dilego dengan harga Rp140 miliar sudah termasuk semua furniture di dalamnya. Luas bangunan 3.500 m2 dengan tinggi 8,5 lantai, 87 kamar, 2 meeting room, parkir 26 mobil serta legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM). Hotel ini beroperasi pada tahun 2015.
Kemudian ada hotel yang ditawarkan Rp130 miliar. Luas tanahnya 3.000 m2 dengan jumlah lantai sebanyak 9 lantai serta basement, kemudian jumlah kamar sebanyak 100 kamar.
“Kalau di OLX ada, benar mau dijual itu, sepanjang ada di OLX,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono kepada CNBC Indonesia, Senin (2/6/2025).
Hotel lain yang tengah diobral adalah hotel berlokasi di Cideng, Jakarta Pusat yang merupakan hotel Bintang 3 dijual dengan nilai 50% dari nilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP total bernilai Rp119 miliar namun ditawarkan dengan harga bersih Rp60 miliar, artinya ada diskon Rp59 miliar.
Iwan membenarkan, hotel-hotel tersebut memang tengah dijual. Namun Ia mengaku tidak mengetahui alasan dijualnya hotel tersebut.
“Masalahnya apa? Saya nggak tau ya, itu urusan internal dari mereka,” kata Iwantono.
Di tengah laporan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik-pabrik di Indonesia serta keluhan pengusaha akan aksi-aksi premanisme yang mengganggu investasi, warga di Cikarang, Jawa Barat bisa bernapas lega. Setidaknya, dengan adanya investasi pabrikan asal Jepang, Daikin, yang akan membangun pabriknya di Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, di bawah PT Daikin Industries Indonesia (DIID).
Produsen AC ini akan membangun fasilitas produksi untuk produksi massal AC hunian di pabrik berskala penuh pertama di Indonesia. Dengan investasi Rp3,3 triliun, pabrikan baru ini bakal membuka 2.500 lapangan pekerjaan. Pabrik ini diharapkan dapat meluncurkan unit AC hunian yang diproduksi secara lokal ke pasar Indonesia pada bulan Juli 2025.
Disebutkan, warga sekitar pabrik berpeluang bekerja namun harus mengikuti serangkaian tes. Karang Taruna dan Perangkat Desa Pasirranji terlibat, namun bukan untuk mengurus keamanan seperti lahan parkir, melainkan rekrutmen bekerja.
Tujuan dibukanya lowongan kerja (loker) bagi warga sekitar karena pemerintah ingin membentuk ekosistem industri yang adil dan berkelanjutan.
Dalam mencapai hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku tengah mempersiapkan dua Surat Edaran (SE), yakni tentang larangan pungutan biaya dalam proses rekrutmen, dan kedua tentang pelonggaran batas usia pencari kerja.
“Kami ingin menciptakan iklim industri yang bersih dari tekanan oknum. Negara harus hadir melindungi pelaku usaha yang berorientasi pada produktivitas, kesejahteraan tenaga kerja, dan pembangunan nasional,” kata Noel dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).
Menyusul dibukanya pabrik AC hunian skala penuh pertamanya di Indonesia, perusahaan mengadakan perekrutan massal yang dilakukan pada bulan Mei 2025. Perekrutan ini diikuti lebih dari 5.000 pendaftar yang berdomisili di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Rekrutmen berlangsung di Kantor Desa Pasirranji ini terdiri dari beberapa rangkaian tes. Pertama, tes fisik yang pelaksanaannya dibantu oleh Karang Taruna Desa Pasirranji. Kedua, dilanjutkan dengan psikotes. Para peserta yang lolos nantinya juga akan melalui serangkaian skill test yang diselenggarakan.
“Melalui rekrutmen besar-besaran ini, Daikin membuka akses yang setara bagi semua orang, khususnya yang berdomisili di daerah operasional pabrik untuk bergabung dengan kami,” kata Direktur PT Daikin Industries Indonesia (DIID) dan PT Daikin Airconditioning Indonesia (DID) Budi Mulia.
Dari lebih 5.000 pendaftar, tersaring 2.500 orang untuk mengikuti psikotest yang pelaksanaannya akan dibagi ke dalam dua hari. Beberapa posisi yang dibuka antara lain divisi Perakitan (Assembly), Part Fabrication, hingga Part Supply. Posisi ini terbuka untuk fresh graduate maupun bagi yang sudah berpengalaman di pabrik.
“Meski nantinya akan melewati proses pelatihan, bagi mereka (pelamar) yang memiliki skill seperti brazing, forklift, crane, painting, dan towing akan menjadi nilai tambah,” kata Senior Human Resources Manager PT Daikin Industries Indonesia (DIID) Danang Saputro.
Pekerja tersebut bakal mengurangi jumlah pengangguran yang belakangan menjadi masalah sosial. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi saat ini mencapai angka 8,82 persen dari total 1,6 juta penduduk, atau berkisar 142 ribu orang.
“Bagi peserta yang lolos akan mengikuti agility test, skill test, interview, dan check up yang seluruhnya tidak dipungut biaya, alias gratis. Setelah melalui serangkaian proses rekrutmen, peserta nantinya akan mengikuti program pelatihan khusus bagi karyawan baru selama empat hari,” sebut Danang.
