REMEMBERINGNEVER

_{Penumpang kereta api}

 Sebanyak 30.649 orang meninggalkan Jakarta dengan menggunakan kereta api jarak jauh pada Jumat (16/1/2026). Hal itu sebagaimana catatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta. Diketahui, hari ini merupakan awal long weekend terkait peringatan Isra Miraj. 

“Hari ini tercatat sekitar 30 ribu pelanggan berangkat, dan sekitar 25 ribu pelanggan tiba di wilayah Daop 1 Jakarta, dengan Pasar Senen dan Gambir sebagai stasiun dengan volume penumpang terbesar,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo.

Ia merincikan, Stasiun Pasar Senen melayani keberangkatan 12.211 penumpang dan Stasiun Gambir melayani 11.264 penumpang.

Sementara untuk kedatangan, Stasiun Pasar Senen mencatat jumlah terbanyak dengan 9.104 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 9.032 penumpang.

Ia melanjutkan, untuk ketersediaan tiket keberangkatan pada 16-18 Januari masih tersedia. Ia mengungkapkan, rata-rata tingkat okupansi kereta api baru berada di kisaran 60 persen.

_{Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)}

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Cucukan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pembangunan jembatan tersebut dinilai sangat membantu akses masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan para petani.

Warga Desa Cucukan dan Desa Kotesan, Kecamatan Prambanan, menyambut positif kehadiran jembatan baru tersebut. Infrastruktur ini menjadi akses vital yang mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Jembatan Merah Putih Presisi itu menggantikan jembatan lama yang rusak akibat banjir. Selama ini, kondisi tersebut memaksa warga menempuh jalur memutar yang berisiko terhadap keselamatan.

Kepala Desa Cucukan, Heru Pramana, mengapresiasi Kapolri dan jajaran Polri atas pembangunan jembatan yang dinilai tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Atas nama masyarakat Desa Cucukan dan Desa Kotesan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri. Pembangunan jembatan ini sangat tepat karena menjadi akses utama anak-anak kami untuk bersekolah,” ujar Heru kepada awak media, Rabu (14/1/2026).

_{Hakim Ad Hoc Mogok Sidang Mulai Besok, Ini Alasannya (Ilustrasi)}

 Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia menyatakan bakal menggelar aksi nasional mogok sidang. Ini merupakan simbol protes terhadap pemerintah. 

1. Mogok Sidang

Aksi tersebut dimulai pada 12 hingga 21 Januari 2026. FSHA memastikan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat hak para pencari keadilan. 

Juru Bicara FSHA Indonesia, Ade Darusalam mengungkapkan, mogok sidang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas atas persoalan mendasar yang dihadapi hakim Ad Hoc, namun tetap berada dalam koridor hukum dan etika peradilan.

“Kami menegaskan, aksi mogok sidang ini tidak mematikan layanan peradilan,” kata Ade kepada awak media, Minggu (11/1/2026).

Menurut Ade, aksi tersebut tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta komitmen terhadap pelayanan hukum.

“Jadwal persidangan telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing perkara. Untuk perkara-perkara yang bersifat penting, mendesak, dan darurat, tetap disidangkan sebagaimana mestinya,” ujar Ade. 

Ade menerangkan, selama aksi berlangsung, para hakim Ad Hoc tetap masuk kantor dan menjalankan kewajiban administratif, termasuk presensi pagi dan sore. Namun, pelaksanaan persidangan dibatasi hanya pada agenda yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.

_{Gus Yaqut (Foto: Dok Kemenag)}

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku atas penetapan tersangka eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Yahya mengatakan tidak akan mengintervensi kasus yang menimpa adik kandungnya tersebut. “Sebagai kakak, tentu secara emosional saya ikut merasakan. Namun, masalah hukum saya serahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur,” ujar Gus Yahya, Jumat (9/1/2026).

Ia juga memastikan PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan eks Menag Yaqut. “PBNU tidak terkait. Tindakan individu tidak mewakili organisasi,” katanya.

Adapun KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Gus Alex merupakan mantan staf khusus Gus Yaqut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penetapan tersangka tersebut dilakukan pada Kamis, 8 Januari 2026.

“Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis, 8 Januari 2026,” kata Budi, Jumat.

Budi menyebutkan, surat penetapan tersangka tersebut telah dikirim kepada pihak-pihak yang dimaksud. Terkait kapan pemeriksaan dan penahanan Gus Yaqut, Budi mengaku belum bisa memastikan.

_{Bareskrim Polri bongkar kasus judi online}

 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan satu buron pelaku dari sindikat judi online (judol) yang mengendalikan 21 situs dengan modus mendirikan 17 perusahaan. Satu buron tersebut berasal dari total enam tersangka, yang lima di antaranya sudah dibekuk kepolisian.

“Satu orang DPO berinisial FI yang berperan memerintahkan tersangka MNF untuk membuat PT STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Tersangka berinisial MNF (30), yang disebut Bayu, berperan sebagai direktur PT STS. Korporasi tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari puluhan situs judol.

Tersangka berikutnya berinisial MR (33) yang bertugas mengatur tersangka lain berinisial AL dan tersangka QF untuk membuat dokumen palsu. Dokumen fiktif itu digunakan untuk mendirikan perusahaan fiktif dan membuka rekening perusahaan yang digunakan sebagai penyedia jasa pembayaran praktik judol.

Tersangka kelima berinisial WK, yang berperan sebagai Direktur PT ODI. Korporasi tersebut menjalin kerja sama dengan merchant-merchant luar negeri yang beroperasi di bidang judol. Adapun belasan perusahaan yang dipakai sindikat ini mulai dari PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LN, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.

“Dari 17 PT yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan dua perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online,” ujar Bayu.

Bayu mengatakan, dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan, mulai dari ponsel, mobil, dokumen perusahaan, hingga kartu ATM.

_{Nadiem Makarim}

Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, membantah menerima aliran dana atau diperkaya hingga mencapai Rp809 miliar dalam proyek pengadaan Chromebook. Menurutnya, tuduhan itu sebetulnya bisa diluruskan apabila Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta dokumen dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Nadiem menyebut bukti laporan kekayaan dirinya, bukti PPATK, maupun transaksi korporasi telah menunjukkan dirinya tidak menerima sepeser pun keuntungan dari proyek tersebut.

“Tuduhan penerimaan Rp809 miliar adalah kekeliruan investigasi yang dengan mudah bisa diluruskan dengan hanya meminta dokumentasi dari PT AKAB (GoTo),” kata Nadiem, Senin (5/1/2026).

Nadiem menjelaskan transaksi Rp809 miliar tersebut merupakan transaksi internal antara dua perusahaan Gojek pada 2021. Menurutnya, transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google maupun proyek pengadaan Chromebook.

“Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara dua perusahaan Gojek sebesar Rp809 miliar pada 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google maupun Chromebook,” tegas Nadiem.

Nadiem menyebut transaksi tersebut juga terdokumentasi lengkap tanpa melibatkan dirinya sebagai pemegang saham. Ia juga menegaskan tidak menerima aliran dana sepeser pun sebagaimana yang dituduhkan Kejaksaan.

“Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeser pun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT AKAB,” ungkapnya.

_{Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman}

 Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan hanya orang yang benar-benar melakukan kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Ia menegaskan, dalam dua undang-undang tersebut telah diatur sejumlah pasal pengaman.

KUHP dan KUHAP baru memastikan hanya orang jahatlah yang bisa dipenjara. Dalam KUHP dan KUHAP baru sudah dibuat aturan pengaman yang membuat tidak mungkin orang yang hanya mengkritik bisa dipidana,” kata Habiburokhman, Sabtu (3/1/2026).

Salah satu aturan pengaman tersebut tercantum dalam Pasal 53 Ayat (2) KUHP. Klausul ini mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mengedepankan keadilan daripada sekadar kepastian hukum.

“Faktanya, tidak adil jika orang yang mengkritik harus dihukum. Dalam posisi seperti itu, hakim tidak perlu menghukum orang yang menyampaikan kritik,” ujarnya.

_{Ketum Hanura Oesman Sapta Odang}

 Presiden Prabowo Subianto memilih malam tahun baruan bersama warga terdampak bencana Sumatera. Keputusan Prabowo menuai apresiasi eks Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso), yang menurutnya patut ditiru semua pihak. 

“Presiden berada di tempat musibah itu adalah sesuatu sikap yang baik. Sesuatu yang mengingatkan kita semua untuk berada di tempat dan di saat yang tepat. Tidak semua presiden yang akan lakukan seperti itu,” ujarnya, dikutip Kamis (1/1/2026).

Oso pun mendorong agar pemerintah pusat dan daerah terus bergerak meringankan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain menelan korban jiwa, masyarakat juga harus kehilangan tempat tinggalnya.  

“Seluruh pemimpin daerah di tiga provinsi itu harus ada di sekitar masyarakat terdampak bencana. Ringankan beban masyarakat, apalagi bencana itu banyak menghilangkan nyawa anak bangsa,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Hanura itu juga menyampaikan prihatin, atas musibah bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi itu. Menyongsong 2026, ia meminta semua kepala daerah di provinsi tersebut terus bahu membahu membantu warga terdampak hingga tuntas.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya memperkuat mitigasi dalam meredam dampak bencana alam agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Saya mengucapkan duka, tahun yang akan datang bantuan-bantuan terus datang dan sampai kepada masyarakat. Kejadian tahun 2025, merupakan tanda-tanda yang harus diperbaiki di tahun 2026 ini,” katanya.

^{Pasokan Energi untuk Pembangkit Listrik Aman di Akhir Tahun, Ini Buktinya (Foto: PLN EPI)}

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali saat Natal dan Tahun Baru. Kepastian ini disampaikan seiring terjaganya kecukupan pasokan batu bara, biomassa, gas, dan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan, bahwa hingga 30 Desember 2025, kondisi stok batu bara pada seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN berada pada level aman di seluruh wilayah operasi.

“Secara umum, kondisi penyediaan batu bara untuk kelistrikan nasional dalam keadaan terkendali. Rata-rata stok batu bara di PLTU wilayah Jawa, Madura, dan Bali berada pada level sekitar 24,2 hari operasi. Sementara untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan berada di kisaran 33 hari operasi, serta wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sekitar 27,2 hari operasi,” ujar Mamit di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia menjelaskan, ketersediaan tersebut mencerminkan kesiapan sistem pasokan energi primer PLN dalam menjaga keandalan pembangkit, terutama pada periode dengan kebutuhan listrik yang cenderung meningkat.

Kas138 Daftar

_{Polri gandeng Pemda petakan huntara korban bencana Sumatera (Foto: Dok/Puteranegara Batubara)}

Polri menggandeng pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk melakukan pemetaan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera.

“Tiga lokasi prioritas telah ditetapkan dengan rencana pembangunan ratusan unit huntara yang akan dimulai pada Januari mendatang,” kata Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat meninjau langsung distribusi bantuan kemanusiaan di Sumatera Barat, Minggu (28/12/2025).

Sementara itu, untuk kebutuhan air bersih, Polri telah membangun sekitar 150 titik sumur bor dari target 300 titik yang masih terus diproses secara bertahap. Hal itu diprioritaskan untuk lokasi pengungsian, permukiman warga, fasilitas kesehatan, serta tempat ibadah.

Di bidang logistik, Polri mendistribusikan bantuan sembako dengan total berat mencapai sekitar 30 ton. Barang tersebut disalurkan ke titik-titik terdampak dengan mengerahkan ratusan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau wilayah yang belum bisa dilalui kendaraan besar.

“Sekitar 1.200 personel gabungan Polri diterjunkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan segera diterima masyarakat,” ujar Dedi.

Menjelang bulan suci Ramadan, Dedi menuturkan, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan relawan juga melaksanakan kerja bakti membersihkan tempat ibadah yang terdampak banjir.

“Polri harus hadir bersama masyarakat, tidak hanya pada masa darurat, tetapi juga dalam memastikan kebutuhan ke depan telah dipersiapkan sejak dini, mulai dari air bersih, kesehatan, pendidikan anak, hingga kesiapan Ramadan,” ujar Dedi.