Demikian diungkapkan Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak saat disinggung soal perkembangan kasus Arya Daru.
“Hingga saat ini salah satu barang bukti yang hilang yaitu handphone masih dicari dan penyelidik masih berupaya untuk menemukan barang bukti tersebut berada,” kata Reonald di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).
Reonald menjelaskan, untuk menemukan atau mendeteksi, handphone tersebut harus dalam kondisi aktif. Sehingga, hal itu akan memudahkan penyelidik untuk menemukan handphone yang menjadi salah satu barang bukti di kasus Arya Daru.
“Selagi handphone atau device tersebut tidak dalam posisi on, (maka) terkendala dengan pencarian barang bukti baik secara yang menggunakan dengan teknologi atau IT,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, jenazah Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Juli 2025 lalu. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, yang sempat menimbulkan spekulasi publik soal dugaan pembunuhan.
Momen Purbaya Makan Siang di Kantin Tenda Biru Ditjen Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa makan siang di tenda biru kantin Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Aksi Purbaya ini tentu membuat ramai di sekitar kantin tersebut.
Terlihat Purbaya sedang makan siang bersama Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Rahayu Puspasari pada hari ini, Rabu (1/10/2025).
Purbaya Makan Siang di Kantin
Makanan yang dipilih Purbaya sebagai menu makan siang adalah ayam goreng sambel ijo di kantin tenda biru Ditjen Pajak. Salah satu pegawai Ditjen Pajak mengaku kaget Purbaya makan siang di tenda biru.
“Hampir copot jantung hamba!! Pak Menkeu makan siang di tenda biru kantor kami. ???? @menkeuri @purbayayudhi_official,” tulis akun aninatalia74. Bahkan akun tersebut menyarankan agar Purbaya makan lupis uni yang legend.
Diketahui Purbaya makan siang setelah menghadiri rapat di Wisma Danantara yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat itu membahas Paket Kebijakan dan Stimulus Ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri agenda Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
“Alhamdulillah, Insya Allah Munas ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto, beliau besok hadir Insya Allah,” kata Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2025).
Sejatinya kata doa, PKS mengundang Prabowo untuk hadir pada Minggu malam ini. Namun, lanjut dia, Prabowo bisa hadir pada Senin besok lantaran baru kembali ke Tanah Air usai lawatan luar negeri beberapa hari lalu.
“Ya untuk Pak Prabowo sedianya kita mengundang malam, tapi karena beliau baru pulang dari luar negeri, beliau bisanya hari besok pagi,” ujar dia.
Sementara malam ini sejumlah pimpinan pimpinan partai politik (parpol) lain dan pimpinan lembaga negara bakal turut menghadiri agenda Munas VI PKS tersebut.
“Malam hari ini juga kita mengundang berbagai pimpinan partai politik dan pejabat lembaga negara. Insya Allah akan hadir pada malam hari ini,” ungkap dia.
Dalam Munas ke-VI PKS tersebut, kata dia, para pimpinan parpol dan pejabat negara itu juga akan diberikan ruang berdialog dan kesempatan untuk memberikan pandangannya.
“Nanti malam juga kita akan memberikan kesempatan kepada para pimpinan partai politik, lembaga negara untuk membuka dialog itu, dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan,” ucap Muzammil.
Purbaya menilai kritik tersebut sebagai hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi, membandingkannya dengan hasil Pemilu.
“Biar aja enggak apa-apa, kan semuanya enggak bisa puas. Itu Presiden aja kepilih berapa? 58 (persen), 30 (persen) aja kan enggak puas kan? Itu hal yang wajar,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Purbaya kemudian melontarkan tantangan balik. Ia meminta agar Rocky Gerung bersedia meminta maaf kepadanya dan publik apabila kebijakannya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 persen ke 6 persen atau lebih.
“Dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6 persen, atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya,” timpalnya.
Saat ditanya apakah permintaan maaf harus dilakukan di depan publik, Purbaya menjawab. “Minta maaf ke publik juga enggak apa-apa,” katanya.
Kemacetan horor terjadi ruas jalan Jakarta, khususnya di arteri Jalan Gatot Subroto (Gatsu) mengarah Semanggi dan Kuningan hingga Pejompongan saat jam pulang kerja, Rabu (24/9/2025) malam.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengungkap biang kerok kemacetan adalah adanya perbaikan sejumlah Gerbang Tol (GT) yang dibakar massa aksi pada akhir Agustus 2025 lalu. Tak hanya itu, sebuah bus mogok di Flyover Pejompongan arah Semanggi juga memperparah kemacetan.
“Karena GT Semanggi 1 ditutup dalam rangka perbaikan pasca dibakar massa. GT Semanggi 2 dibuka hanya satu gardu tol,” kata Komarudin, Rabu.
Ia menjelaskan, penyumbatan arus lalu lintas terjadi mulai dari arah Tomang, di mana kendaraan tertahan di keluaran Semanggi karena arteri yang tersendat di GT Semanggi.
“Dari DPR ke arah Tomang tertahan di putaran Slipi karena arteri Slipi ke Semanggi juga terhambat. Ditambah ada bus mogok di tanjakan Pejompongan arah Semanggi,” tambahnya.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji tahun 2024. PPATK dilibatkan untuk mendeteksi aliran uang yang terkait dengan perkara ini.
“KPK berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPATK, yang memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam pelacakan aliran uang. Jadi, dari siapa, kepada siapa, dari mana ke mana,” tutur Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (22/9/2025).
Budi menjelaskan, bahwa KPK hingga saat ini masih melakukan penyidikan terkait perkara tersebut. Dengan demikian, informasi aliran uang dan konstruksi perkara belum bisa dibuka sepenuhnya.
“Jadi kita tunggu proses penyidikannya, karena masih berprogres. Nanti kami akan sampaikan secara terbuka pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan tersangka, termasuk konstruksi utuh dari perkara ini,” tambah Budi.
Penandatanganan MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Jakarta, Kamis (11/9/2025). (ANTARA/HO-Kemnaker RI)
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Dukungan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis.
“Kesepahaman bersama ini merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden RI, terutama mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing, yang didukung dengan kerangka hukum dan regulasi yang kuat, jelas, dan implementatif,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
Adapun kerja sama tersebut mencakup empat ruang lingkup utama, yaitu pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum; penyelenggaraan di bidang kekayaan intelektual; serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.
Yassierli menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan wujud komitmen bersama kedua kementerian dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya di bidang penegakan hukum, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang mendukung pelaksanaan ketenagakerjaan nasional.
Ia berharap kesepahaman ini dapat menjadi fondasi kokoh bagi kerja sama berkelanjutan antara Kemnaker dan Kemenkum, khususnya dalam memperkuat landasan hukum dan regulasi yang mendukung kebijakan ketenagakerjaan.
“Sinergi ini diharapkan mampu mendorong penyusunan regulasi yang lebih harmonis, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan kelembagaan dalam mendukung terciptanya hubungan industrial yang kondusif, iklim usaha yang sehat, serta perlindungan yang adil bagi pekerja dan pemberi kerja,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini bukan sekadar formalitas atau seremoni administratif, melainkan merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kita perlu memastikan agar komitmen ini ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, target yang terukur, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta keterbukaan untuk memperbaiki jika ada kendala,” kata Supratman.
“Kita tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus bergerak menuju aksi nyata. Inilah amanat Presiden, dan inilah pula harapan masyarakat,” imbuhnya.
“Saya ingin program ini tak ditinggalkan begitu saja, meski situasi sudah kembali aman,” kata Pramono di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, pihaknya ingin menginginkan seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga Kota Jakarta meski di tengah situasi yang aman.
Ia menjelaskan, simbolisasi nama Halte Jaga Jakarta yang baru diresmikan beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa keamanan Ibu Kota merupakan tanggung jawab bersama.
“Kenapa halte itu dinamai Jaga Jakarta? Supaya menjadi pengingat bagi kita agar kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan tidak terulang kembali,” kata Pramomo.
Pramono berharap dengan peran aktif warga di tingkat akar rumput, Jakarta bisa terus terjaga sebagai kota yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Ia juga menilai keterlibatan masyarakat jangan hanya muncul saat ada peristiwa besar, melainkan harus menjadi gerakan berkelanjutan.
“Maka untuk RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat sampai sekarang, mereka masih beraktivitas untuk bersama-sama dengan kelurahan maupun kecamatan menjaga Jakarta,” katanya.
Pramono juga mengaku, ia sudah membahas program ini bersama Kementerian Dalam Negeri sehingga melalui program itu penanganan tak hanya dilakukan saat terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan.
Akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh demonstrasi besar di banyak kota yang antara lain dipicu oleh tunjangan “fantastis” Anggota DPR dan ketidakadilan ekonomi.
Aksi damai di Jakarta, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, buruh dan ojek daring (ojol), berubah menjadi rusuh ketika aparat bertindak keras, termasuk insiden tragis kematian salah satu pengemudi ojol, Affan Kurniawan.
Data Komnas HAM, guncangan itu menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas, ribuan ditangkap dan luka.
Tak hanya itu, terjadi kerusakan prasarana dan sarana serta infratruktur publik di berbagi kota, termasuk Jakarta akibat demonstrasi, vandalisme pengunjuk rasa dan sebagainya.
Di Ibu Kota, total kerugian akibat peristiwa itu diperkirakan mencapai Rp80 miliar untuk infrastruktur milik DKI Jakarta dan sekitar Rp180 miliar untuk fasilitas kepolisian.
“Namun pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya di kawasan bantaran sungai. Untuk itu kami sudah membahas penyelesaian tantangan dan percepatan penyelenggaraan program MBG bersama sejumlah pihak terkait,” kata Plt Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak di Palangka Raya, Kamis.
Dia mengatakan, kendala utama yang ditemui yakni jumlah siswa di wilayah bantaran sungai tidak mencapai batas minimal sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan program. Kondisi ini membuat implementasi MBG di beberapa sekolah menjadi belum optimal.
“Ketentuan dalam juknis MBG, salah satunya adalah tersedianya dapur yang bisa mengakomodasi 3.000 siswa atau minimal 1.000 siswa. Permasalahannya, di kawasan bantaran sungai jumlah peserta didik tidak sampai 1.000 siswa. Nah, ini yang perlu kita cari solusinya,” terangnya.
Arbert menjelaskan, tantangan ini akan menjadi salah satu fokus kerja Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang segera dibentuk.
Satgas itu nantinya bertugas mendorong pelaksanaan program agar tepat sasaran sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala di lapangan.
Dia menambahkan, Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah agar anak-anak sekolah di kawasan bantaran sungai tetap bisa memperoleh manfaat dari program MBG.
Koordinasi lintas sektor juga dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif dan merata.
Melalui pembentukan satgas ini, Arbert berharap program MBG di Ibu Kota Provinsi Kalteng dapat berjalan optimal, tidak hanya di sekolah dengan jumlah siswa besar, tetapi juga di wilayah yang memiliki keterbatasan jumlah peserta didik, termasuk di kawasan bantaran sungai.
“Kegiatan ini membahas 104 koleksi hibah dari keluarga besar pengusaha rokok Kudus yang pernah berjaya pada era 1950-an,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Mutrikah di sela “Seminar Hasil Kajian Museum Kretek” di Museum Kretek Kudus, Kamis.
Ia menjelaskan kajian dilakukan sebagai langkah sebelum koleksi dipamerkan di ruang display atau pertunjukan. Tujuannya, menggali nilai sejarah dan memastikan kelayakan sebagai objek bersejarah yang wajib dilestarikan.
“Total ada 104 koleksi dari sejumlah pabrik rokok legendaris di Kudus. Misalnya, PR Bal Tiga sebanyak 57 koleksi, HM Hoesnan 3 koleksi, Sukandar 6 koleksi, M. Kandar 7 koleksi, NV Trio 9 koleksi, Janur Kuning 2 koleksi, PR Kalo 2 koleksi, PR Tjap Anggoer 4 koleksi, PR Dua Dua 2 koleksi, PR Langsep 2 koleksi, dan PR Sidodadi 10 koleksi,” kata Mutrikah.
Ia menambahkan sebagai kota kretek, Kudus memiliki tanggung jawab menjaga dan mengembangkan warisan sejarah panjang industri kretek. Museum Kretek diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga destinasi wisata edukatif dan promosi budaya Kudus.
“Kita perlu mendorong museum ini agar lebih modern dengan mengadopsi teknologi digital. Dengan begitu, bisa memberikan pengalaman interaktif yang menarik bagi pengunjung, khususnya generasi muda,” ujarnya.
Mutrikah menegaskan Pemkab Kudus berkomitmen memasyarakatkan Museum Kretek dengan menggandeng dunia usaha, kalangan pendidikan, pelaku industri tembakau, hingga media.
“Proses pembangunan Kudus tidak lepas dari industri kretek. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar Museum Kretek menjadi kebanggaan bersama sekaligus jendela bagi dunia untuk mengenal Kudus,” ujarnya.
Kepala UPTD Museum dan Taman Budaya Kudus Sudarman menambahkan kajian ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Koleksi yang diteliti bukan hanya berasal dari tiga perusahaan besar, seperti Djarum, Sukun dan Nojorono, tetapi juga dari pabrik-pabrik kecil maupun keluarga perorangan.
“Koleksi yang dikaji sebagian besar berupa bungkus rokok lama, reproduksi foto pabrik, etiket, hingga alat promosi. Setiap item punya nilai historis yang mencerminkan perjalanan industri kretek di Kudus,” ujarnya.
Menariknya, kata dia, setelah kajian dilakukan, sejumlah keluarga pengusaha rokok juga berinisiatif menambah hibah baru, di antaranya dari PR Langsep dan PR Kalo. Saat ini, total koleksi Museum Kretek mencapai lebih dari 1.200 koleksi, sebagian sudah ditata pamer, sementara sisanya masih dalam penyimpanan (storage).
Seminar menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kudus Edy Supratno, Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Kudus Agus Sarjono, serta perwakilan keluarga pengusaha rokok Kudus Yudhi Ernawan.
