Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang para kepala daerah untuk membangun transportasi umum massal cepat di daerahnya, seperti yang telah dibangun di Jakarta, seperti LRT.
Ia mengatakan, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014 silam, pembangunan LRT Jakarta sudah memakan biaya Rp 1,1 triliun per kilometer. Lalu ia menanyakan apakah ada yang berani seperti itu.
“Ada gubernur, bupati, wali kota yang sanggup bangun LRT? Tunjuk jari. Bali? hati-hati, hitungannya, hati-hati,” kata Jokowi saat menggelar pertemuan dengan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Kepada kepala daerah yang menyatakan berani membangun transportasi massal cepat itu, ia mengatakan, mungkin pembangunannya rasional untuk dieksekusi. Tapi ia mengingatkan, operasionalnya tidak kecil.
Apalagi, Jokowi menekankan, untuk mengoperasikan transportasi massal seperti LRT, MRT, dan Kereta Cepat pasti rugi. APBD harus siap untuk menanggung beban untuk menutup biaya kerugian itu.
“Artinya harus ada PSO (public service obligation), APBD harus siap kover biaya operasional,” ujar Jokowi.
Jokowi pun menekankan, MRT telah membuat biaya APBD menanggung beban operasionalnya sebesar Rp 800 miliar per tahun.
“Penuh lho itu untuk menutup biaya MRT, betul Pak Heru (Pj Gubernur Jakarta Heru Budi)? Rp 800 miliar. Ya kalau semua jalur selesai kira-kira menurut saya APBD harus keluar Rp 4 triliun,” tegas Jokowi.