
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap kepala daerah untuk mulai bersiap merancang pembangunan transportasi massal cepat, seperti LRT, MRT, dan Kereta Cepat. Ini karena kemacetan ia anggap sudah banyak terjadi di berbagai daerah di tanah air.
“Itu kota-kota mulai macet. Saya melihat tidak hanya di Jawa, di luar Jawa sudah macet-macet. Ini mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa,” kata Jokowi saat menggelar pertemuan dengan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Jokowi mengatakan, untuk membangun transportasi massal memang kepala daerah harus merugi. Ini karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus digunakan untuk menutup biaya operasional transportasi itu.
Ia mencontohkan, biaya operasional MRT yang harus ditanggung APBD Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebesar Rp 800 miliar per tahun, dan berpotensi membengkak menjadi Rp 4 triliun bila seluruh jalur layanannya selesai dibangun.
“Penuh lho itu untuk menutup biaya MRT, betul Pak Heru (Pj Gubernur Jakarta)? Rp 800 miliar. Ya kalau semua jalur selesai kira-kira menurut saya APBD harus keluar Rp 4 triliun,” tegas Jokowi.
Meski begitu, ia menekankan, biaya operasional yang harus ditanggung pemda itu jauh lebih kecil dibandingkan biaya kemacetan yang berpotensi menghilangkan nilai ekonomi di Jakarta, yakni sebesar Rp 65 triliun per tahun.
“Bapak ibu harus tahu kalau tidak ada LRT, MRT, Kereta Cepat, kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu Rp 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas Rp 100 triliun,” ucap Jokowi.
Ia pun meminta para kepala daerah untuk mulai menghitung biaya-biaya tersebut untuk menentukan transportasi massal apa yang pas untuk daerahnya. Menurut Jokowi, yang termurah ialah autonomous rail transit (ART) seperti di IKN hanya Rp 74 miliar per unit, sedangkan MRT kini sudah Rp 2,3 triliun, LRT Rp 700 miliar per km, dan kereta cepat Rp 780 miliar per km.
“Pilih mana dibelikan LRT, MRT, Kereta Cepat atau uangnya hilang lebih dari Rp 100 triliun setiap tahun. Semua kota utamanya harus mulai hitung ini,” tegas Jokowi.