Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginginkan agar Program Jaga Jakarta tetap dipertahankan, meski situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Ibu Kota kini sudah aman.
“Saya ingin program ini tak ditinggalkan begitu saja, meski situasi sudah kembali aman,” kata Pramono di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, pihaknya ingin menginginkan seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga Kota Jakarta meski di tengah situasi yang aman.
Ia menjelaskan, simbolisasi nama Halte Jaga Jakarta yang baru diresmikan beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa keamanan Ibu Kota merupakan tanggung jawab bersama.
“Kenapa halte itu dinamai Jaga Jakarta? Supaya menjadi pengingat bagi kita agar kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan tidak terulang kembali,” kata Pramomo.
Pramono berharap dengan peran aktif warga di tingkat akar rumput, Jakarta bisa terus terjaga sebagai kota yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Ia juga menilai keterlibatan masyarakat jangan hanya muncul saat ada peristiwa besar, melainkan harus menjadi gerakan berkelanjutan.
“Maka untuk RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat sampai sekarang, mereka masih beraktivitas untuk bersama-sama dengan kelurahan maupun kecamatan menjaga Jakarta,” katanya.
Pramono juga mengaku, ia sudah membahas program ini bersama Kementerian Dalam Negeri sehingga melalui program itu penanganan tak hanya dilakukan saat terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan.
Akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh demonstrasi besar di banyak kota yang antara lain dipicu oleh tunjangan “fantastis” Anggota DPR dan ketidakadilan ekonomi.
Aksi damai di Jakarta, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, buruh dan ojek daring (ojol), berubah menjadi rusuh ketika aparat bertindak keras, termasuk insiden tragis kematian salah satu pengemudi ojol, Affan Kurniawan.
Data Komnas HAM, guncangan itu menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas, ribuan ditangkap dan luka.
Tak hanya itu, terjadi kerusakan prasarana dan sarana serta infratruktur publik di berbagi kota, termasuk Jakarta akibat demonstrasi, vandalisme pengunjuk rasa dan sebagainya.
Di Ibu Kota, total kerugian akibat peristiwa itu diperkirakan mencapai Rp80 miliar untuk infrastruktur milik DKI Jakarta dan sekitar Rp180 miliar untuk fasilitas kepolisian.